Amanda Rizki Yuanita


Run and Jump !

PENGARUH GLOBALISASI DALAM RANAH NEGARA DAN KEDAULATAN

Kedaulatan merupakan hal yang terpenting untuk dimiliki oleh sebuah negara. Negara dengan kepemilikan dari kedaulatannya akan mampu bertindak sesuai dengan kemampuannya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Kedaulatan sebuah negara bisa dilihat dengan kemandiriannya dalam menjalankan kepentingan negara. Namun, kemandirian dari negara tersebut masih menjadi pertanyaan besar karena kemandirian ini tidak hanya dilihat pada faktor ekonomi saja, melainkan dalam faktor politik yang keberadaannya juga patut dipertanyakan. Kemandirian dari faktor ekonomi bukan saja hanya bergantung pada penggunaan sistem dengan menganut sistem neoliberalis, yaitu dengan keberadaan dari negara yang berada pada kisaran kekuatan lemah dan menengah menggantungkan negaranya pada negara yang memiliki kekuatan besar. Memang dari gambaran tersebut membuktikan bahwa posisi ekonomi merupakan hal sentral yang menjadi bagian utama dalam kedaulatan sebuah negara. Jika, dilihat pada kondisi politik juga akan dapat mempengaruhi hal yang sama seperti dengan adanya kepastian dalam penggunaan sistem politik yang akan atau sudah dipergunakan oleh sebuah negara. Hal tersebut tergambarkan dengan keberadaan dari Indonesia yang berada dalam persaingan untuk menjaga keadaan politiknya dengan tetap menghadirkan nilai-nilai politik yang luhur dan tradisional karena dalam hal ini Indonesia sedang berada dalam masa rawan ataupun kritis dari keberadaan ideologi dunia yang semakin meruncing. Indonesia yang berada ditengah-tengah keadaan ideologi yang kuat dalam persaingan seperti bentuk pemerintahan sekuler dan a la Barat menjadi sebuah tantangan tersendiri karena Indonesia dalam menentukan tindakannya tersebut menggabungkan kedua unsur tersebut. Maka, dengan adanya penggabungan dari ideologi-ideologi tersebut bisa dianggap sebagai kemandirian politik yang sudah dijalankan oleh Indonesia (Boy t. t.).

            Peran negara di dunia lebih terlihat dominan ketika Perjanjian Westphalia terbentuk. Perjanjian tersebut seakan menggambarkan kedaulatan yang dimiliki oleh masing-masing negara karena aktor-aktor yang berpengaruh di dalamnya hanya negara. Hal tersebut dijelaskan dalam Hirst dan Thompson (1999) mengenai peran negara sebagai aktor utama telah mengalami pergeseran. Pergeseran yang dialami tersebut dijelaskan bahwa masa dominasi dari negara-bangsa sebagai lembaga pemerintahan telah berakhir untuk masa sekarang ini karena sudah terjadi pemisahan-pemisahan dalam kegiatan mengontrol kegiatan pada aspek pemerintahan dan kegiatan penting yang ungoverned (Hirst dan Thompson 1999, 257).

            Dalam Hirst dan Thompson (1999) dijelaskan bahwa peran negara menjadi berkurang karena pengaruh dari globalisasi. Globalisasi yang terjadi berpengaruh karena telah menyebabkan pembukaan wilayah dunia yang semakin meluas dan memperbanyak dari aktor-aktor yang terlibat di dalamnya. Pengurangan kedaulatan yang dirasakan oleh negara tersebut akibat dari keberadaan free trade. Hirst dan Thompson (1999) menjelaskan bahwa peran negara yang mempengaruhi kekuasaan negara dipengaruhi oleh kekuatan capital international. Hal tersebut dibagi ke dalam tiga asumsi, yaitu pertama, ekonomi internasional tidak sesuai dengan model dari sistem ekonomi global. Kedua, perubahan kedaulatan yang dialami oleh negara. Ketiga, pengaruh dari kontrol negara yang berhubungan kedaulatannya.

            Pada asumsi pertama dijelaskan bahwa kekuatan capital international yang tidak sesuai dengan model dari ekonomi global. Hal tersebut karena pengaruh dari ekonomi internasional yang tidak dapat mempengaruhi dari keberadaan sistem ekonomi global karena pengaruh dari keberadaan negara yang masih bisa mengendalikan economic governance pada level nasional maupun internasional. Asumsi kedua mengenai perubahan kedaulatan negara karena pengaruh dari bentuk-bentuk yang muncul dari tata kelola pasar internasional dan proses ekonomi lainnya akibat dari keterlibatan pemerintah nasional utamanya tetapi dalam peranan yang baru. Hal tersebut kemudian membentuk peran negara yang fungsinya kurang berdaulat dalam entitasnya dan lebih menjadikannya pada komponen internasional dari quasi-polity. Selain itu, fungsi sentral dari negara-bangsa yang lebih memberikan legitimasi dalam menentukan akuntabilitasi mekanisme pada pemerintahan supranasional dan subnasional. Kejadian tersebut menggambarkan bahwa masyarakat yang terdapat di dalam suatu bentukan negara mengalami penurunan rasa kepercayaan atas kebijakan dan hukum yang dibuat oleh negaranya. Sedangkan, asumsi ketiga menjelaskan mengenai pengaruh kontrol negara yang berhubungan dengan kedaulatannya. Hal tersebut digambarkan melalui pengurangan kontrol negara dalam pengeklaiman wilayahnya karena pengaruh dari keberadaan pasar internasional dan media komunikasi. Namun, dalam ini negara masih saja memfokuskan dirinya dalam mempertahankan peran sentralnya dalam penguasaan kontrol wilayah seperti regulasi populasi (Hirst dan Thompson 1999, 256-7).

            Dalam Hirst dan Thompson (1999) dijelaskan bahwa peran negara semakin berkurang karena pengaruh dari perkembangan dari pasar bebas. Perkembangan yang terjadi telah menyebabkan munculnya aktor-aktor lain yang bermain dalam konteks internasional. Hal tersebut digambarkan dengan semakin kecilnya pengaruh negara karena munculnya Trans National Coorporation maupun Multi National Coorporation yang semakin memperngaruhi dunia dengan hasil produksinya. Akibat dari munculnya persaingan dengan aktor-aktor baru tersebut negara seakan lemah kekuatannya karena penguasaannya dalam mempertahankan ciri khas negaranya menjadi hal utama yang harus dipertahankan. Selain itu, pegaruh dari kemajuan dari komunikasi saat ini telah membawa pada dampak yang sama. Hal tersebut menjadi sebuah gangguan karena berdampak pada sebuah kehancuran untuk negaranya sendiri. Berkembangnya free trade menjadi alasan utama bahwa diperlukannya sebuah upaya dari negara untuk menjaga persatuan dan kesatuannya karena kedaulatan dari negara saat ini semakin berkurang.       

            Berkembangnya kegiatan free trade menjadi sebuah pertanda globalisasi sudah masuk ke dalam ranah global. Kegiatan tersebut yang menyebabkan munculnya aktor-aktor lain juga telah memunculkan adanya sebuah pembentukan rezim bersama antara aktor-aktor negara tersebut. Hal tersebut yang kemudian menyebabkan keputusan dalam pengambilan kebijakan harus berdasarkan pada faktor rezim yang terikat dalam diri negara dan bukan lagi karena kepentingan nasional sebuah negara. Maka, dengan pernyataan-pernyataan tersebut penulis menyetujui mengenai penjelasan yang dijelaskan oleh Hirst dan Thompson (1999) bahwa peran negara semakin berkurang. Namun, dengan semakin berkurangnya perannya juga tidak melepas kemungkinan bahwa sebenarnya masih tersisa ruang untuk negara dalam menentukan tindakan yang seharusnya diperbuat.

 

 

Referensi :

Boy, Pradana. T. t. “Keruntuhan Kedaulatan Bangsa: Dampak Globalisasi Terhadap Kemandirian Ekonomi dan Politik” [online] dalam http://ejournal.umm.ac.id/index.php/bestari/article/view/150/154 [diakses 2 Mei 2014].

Hirst, Paul & Grahame Thompson. 1999. “Globalization, Governance, and The Nation-State” dalam Globalization in Question. Cambridge  Polity, pp. 256-280

 

 

Tinggalkan Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :