Amanda Rizki Yuanita


Run and Jump !

ISU-ISU YANG MENJADI GANGGUAN HUBUNGAN DI ASIA TENGGARA

Kawasan regional Asia Tenggara bukanlah kawasan yang terbebas dari ancaman dari isu-isu yang ada. Isu-isu di kawasan regional yang hingga saat ini masih menjadi permasalahan, yaitu kasus Spratly Island dan konflik etnis yang terjadi kawasan Asia Tenggara. Permasalahan yang menggantungi di kawasan Asia Tenggara sendiri dikatakan menjadi salah satu permasalahan akibat dari kemajuan teknologi seperti modernisasi militer di Asia Tenggara. Terjadinya modernisasi militer tersebut dianggap sebagai sebuah ancaman baru bagi negara-negara maju yang menjadi tumpuan dalam perkembangan ekonominya di Asia Tenggara.

            Kasus Spratly Island merupakan permasalahan terkait dengan perairan laut Cina Selatan. Dalam kasus ini terdapat enam negara yang memperebutkan dari kepemilikan Spratly Island, yaitu China, Taiwan, Malaysia, Vietnam, Brunei Darussalam, dan Filiphina. Dalam kasus ini dijelaskan bahwa dengan hubungannya terkait dengan kemajuan dari modernisasi militer dari Asia Tenggara berkaitan dengan keinginan dari masing-masing negara yang terdapat di kawasan Asia Tenggara yang menjadi tumpuan untuk penyelamatan dalam melindungi negaranya sendiri. Hal tersebut menjadi sebuah permasalahan yang terkait dengan ketegangan regional, pergeseran dari aktivitas militer Amerika Serikat ke Asoa dan meningkatnya kehadiran China di Laut China Selatan. Selain itu, kemampuan dari Asia sendiri dalam memodernisasikan militernya tersebut menjadi sebuah upaya dalam meningkatnyaa anggaran pertahanan negara-negara dan sisi penawaran ekonomi, yaitu “pasar pembeli” untuk persenjataan (Simatupang 2013).

            Kemampuan dalam pembelanjaan senjata yang dilakukan oleh negara-negara di Asia Tenggara menjadi sebuah bukti bahwa keperluan tersebut demi untuk menjaga pertahanan masing-masing. Hal tersebut juga menjadi sebuah upaya dalam membangun kerjasama di kawasan regional ASEAN. Namun, dengan adanya upaya dalam menjaga pertahanan di masing-masing negara menjadi sebuah permasalahan sendiri karena dengan adanya penguatan dari masing-masing negara tanpa adanya komunikasi dan konsultasi di masing-masing anggota menjadi pemicu dari perlombaan senjata yang mungkin akan menjadi sebuah ancaman baru di kawasan regional. Spratly Island menjadi wilayah yang diperebutkan karena pengaruh dari kandungan yang dimilikinya, yaitu kandungan gas alam dan minyak bumi. Kandungan yang dimiliki dari pulau tersebut diperkirakan mencapai 213 miliar barel minyak bumi dan 25 triliun meter kubik gas alam. Perebutan yang dilakukan Cina mengenai kasus Sparetly Island merupakan suatu upaya yang harus dilakukan Cina dalam menjaga stabilitas nasionalnya yang berpengaruh dalam kekuatan regionalnya, sedangkan perebutan yang dilakukan oleh beberapa anggota ASEAN  merupakan salah satu upaya dalam perluasan wilayah kepemilikan laut yang berhubungan dengan Zona Ekonomi Eksklusif (Rachel 2013, 6). Selain itu, keberadaannya juga menjadi tempat yang strategis untuk pos pertahanan militer. Dalam kasus ini ASEAN sangat penting untuk menjaga kesatuan dan keutuhan dari anggotanya. Hal ini kemudian menjadi sebuah permasalahan sendiri karena dianggap ASEAN tidak mampu dalam memutuskan ataupun menentukan kasus ini.

Terjadinya kasus ini menjadi sebuah pandangan sendiri untuk ASEAN dalam menjalankan tugasnya menjaga stabilitas nasional. Hal tersebut seperti yang dikatakan oleh Hasyim dalam menyelesaikan konflik perbatasan yang dibagi menjadi tiga sasaran utama, yaitu belajar untuk bekerja sama, mendorong terjadinya dialog antara pihak untuk menyelesaikan permasalahan, dan mengembangkan rasa saling percaya (kemlu.go.id 2011). Kemampuan ASEAN dalam menanggulangi masalah ini masih dipertanyakan karena dengan terbentuknya ARF (ASEAN Regional Forum) yang menjadi sebuah perwujudan dalam menjaga stabilitas nasional menjadi sebuah tindakan yang nihil karena dianggap masih jauh dalam menjadi wadah untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di ASEAN yang terkait dengan isu keamanan. Selain itu, telah dibuktikan bahwa kehadiran ARF masih menjadi sebuah forum yang tidak mampu menciptakan balance of power dari kehadiran China yang saat ini menjadi kekuatan dunia nomor dua setelah Amerika Serikat. Hal tersebut terkait dengan kamampuan dari ARF yang masih dilingkari sindrom lowest-common denominator dan kegagalan dalam membentuk common-front (Rita 2003).

            Kasus Spratly Island menjadi satu-satunya kasus yang menghantui ASEAN sendiri. Namun, kasus yang terkait dengan etnis di ASEAN juga menjadi salah satu pengaruh dari terjadinya ketidakstabilan dari keamanan di kawasan Asia Tenggara. Terjadinya konflik etnis seperti di Myanmar menjadi suatu permasalahan sendiri bagi ASEAN. Terjadinya konflik antar etnis telah menjadi sebuah isu penting dalam percaturan perpolitikan internasional karena dianggap telah memunculkan adanya rasa ketidakamanan internasional karena pengaruh dari keberadaan struktur masyarakat majemuk (Perwita 1996, 149). Konflik yang terjadi di Myanmar menjadi salah satu bukti dari kejadian yang tidak sesuai dan sudah melanggar dari keberadaan Hak Asasi Manusia. Dalam hal ini ASEAN seakan menolak terkait dengan tindakan yang dilakukan oleh Myanmar karena tidak menganggap dari keberadaan etnis Rohingya. Etnis tersebut memang berasal dari Bangladesh, namun keberadaannya di Myanmar sudah dianggap lama, yaitu sejak abad ke-7 Masehi. Dalam hal ini etnis Rohingya dikatakan tidak mendapatkan tindakan sesuai karena mendapatkan tindak pelanggaran Hak Asasi Manusia, baik itu dalam hal berkewarganegaraan ataupun beragama (Mangku t. t., 6).

            Isu-isu yang terdapat di ASEAN mengenai etnis juga terdapat di wilayah lain seperti Indonesia dan Filipina. Dalam Bowman (2005) dijelaskan bahwa isu yang terjadi di Indonesia terkait dengan GAM yang merasa bahwa Indonesia telah merugikan Aceh karena merasa terjadi pendiskriminasian. Hal tersebut dianggap bahwa Indonesia seakan mengeruk kekayaan yang terdapat di aceh, maka membuat Aceh marah. Namun, kasus yang berada di Filipina terkait dengan masalah minoritas keagamaan. Dijelaskan dalam Chalk (2001) bahwa diperlukan adanya perpindahan dari masyarakat yang mayoritas pemeluk keyakinan Katolik untuk pindah ke bagian selatan Filipina. Hal tersebut bertujuan untuk menekan populasi dari masyarakat keturunan suku Moro. Terjadinya tindakan tersebut menjadi sebuah upaya yang dilakukan pemerintah dalam tangan penjajah yang bersikap otoriter.

            Isu-isu yang terkait dengan permasalahan di ASEAN bisa saja berupa dengan perebutan wilayah yang memiliki kekayaan alam dan permasalahan terkait etnis yang terdapat di salah satu kawasan dari ASEAN. Kedua hal tersebut berdampak pada terkaitnya pengaruh dalam stabilitas keamanan di ASEAN sendiri. Dalam hal ini permasalahan yang terkait dengan isu etnis telah memberikan bukti bahwa komunitas ASEAN telah membuktikan keeksistensiannya yang menolak tindak pelanggaran HAM. Dalam permasalahan yang terkait dengan etnis seperti separatisme menimbulkan pemberian otoritas khusus dari masing-masing wilayah. Namun, dalam hal ini tindakan ASEAN berbeda dari sebelumnya yang terkait dengan kasus Spratly Island yang masih bisa ikut campur karena berusaha untuk menjaga kestabilan di ASEAN sendiri, sedangkan untuk permasalahan yang terkait dengan separatisme ASEAN tidak dapat ikut campur karena adanya penegakan hukum sendiri dari ASEAN terkait dengan tindakan non-intervention yang menjadi sebuah prinsip dari pembentukannya ASEAN.

 

 

Referensi:

Bowman, Robin L. 2005. Ethno-Religious Identity in Southeast Asia Separatist’s Movement. ANSI, std.

Chalks, Peter. 2001. Separatism and Southeast Asia: The Islamic Factor in Southern Thailand, Mindanao, and Aceh. Studies in Conflict and Terrorism.

Konsulat Jenderal Republik Indonesia. 2011. “Komitmen RI Dalam Diplomasi Perbatasan Tidak Pernah Kendur” [online] dalam http://www.kemlu.go.id/hongkong/Pages/News.aspx?IDP=4927&l=id [diakses 15 Mei 2014].

Mangku, Dewa Gede Sudika. T. t. “Kasus Pelanggaran HAM Etnis Rohingya: Dalam Perspektif ASEAN” [online] dalam http://www.academia.edu/5748943/Pelanggaran_HAM_Kasus_Etnis_Myanmar [diakses 16 Mei 2014]

Perwita, Anak Agung Banyu. 1996. “Konflik Antar Etnis dalam Masyarakat Global dan Relevansinya Bagi Indonesia”.

Rachel, Lam Yi W. 2013. The Spratly Island Dispute: The Multilateral Negotiations between China and ASEAN, dalam International Negotiations, University of Bern

Rita, Akpan. 2003. “China, The Spratly Islands Territorial Dispute and Multilateral Cooperation – An Exercise in Realist Rhetoric or Mere Diplomatic Posturing? A Critical Review.

Simatupang, Glodi Evi Grace. 2013. “Modernisasi Militer Asia Tenggara: Destabilisasi Keamanan Regional?” [online] dalam http://www.fkpmaritim.org/modernisasi-militer-asia-tenggara-destabilisasi-keamanan-regional/ [diakses 15 Mei 2014].

 

 

Tinggalkan Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :