Amanda Rizki Yuanita


Run and Jump !

KEBIJAKAN LUAR NEGERI DAN EVOLUSINYA

Kebijakan luar negeri merupakan kebijakan yang pasti dimiliki oleh setiap negara. Kebijakan tersebut menjadi hal yang utama dalam untuk setiap negara dalam pelaksanaan perjalinan hubungannya. Kebijakan luar negeri dianggap sebagai kebijakan yang membantu dalam pelaksanaan sebuah negara terkait dengan permasalahan politik. Kebijakan luar negeri dianggap sebagai lanjutan dari kebijakan dalam negeri suatu negara karena hal tersebut merupakan sebuah refleksi yang terkait dengan kepentingan nasional. Dalam hal ini, menurut Bernard C. Cohen, kebijakan luar negeri menjadi hal utama dibandingkan dengan kebijakan nasional suatu negara, karena kebijakan luar negeri merupakan salah satu pelaksana untuk menjalankan kepentingan nasional suatu negara dan memiliki nilai fundamental. Hal tersebut didasarkan pada kemunculan dari modern state (Cohen 1968, 530 dalam Carlsnaes 2002, 433).

            Kemunculan dari kebijakan luar negeri lebih memfokuskan pada pembahasan terkait dengan maintain dan enhance dalam kekuatan dan keamanan sebuah negara. Hal tersebut kemudian berpengaruh karena dengan adanya kekuatan dan keamanan dari sebuah negara menunjukkan bahwa bagaimana sikap yang kemudian yang diambil oleh negara. Negara yang memiliki kebijakan luar negeri dan menjalaninya kemudian menentukan terhadap hasil yang akan diraih. Namun, perlu diingat bahwa dengan pembentukan dari kebijakan luar negeri tersebut merupakan sebuah hasil yang ditimbulkan karena adanya pembentukan yang dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab dalam pembuatan kebijakan luar negeri (Breuning 2007, 5).

            Dalam pembuatan kebijakan luar negeri harus disesuaikan dengan keberadaan dari faktor-faktor yang harus terlibat di dalamnya seperti policy, decision maker, mechanism, dan foreign actors. Faktor-faktor tersebut merupakan salah satu untuk mengatasi  kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi karena kebijakan luar negeri setiap negara yang berbeda-beda. Kebijakan luar negeri yang dibentuk karena pengimplementasian dari pembuat kebijakan. Sebenarnya, kebijakan luar negeri yang ada menjadi penanda dalam pelaksanaan dari kepentingan yang ingin dicapai oleh negara (pembuat kebijakan kebijakan luar negeri). Selain itu, dalam Breuning (2007) dijelaskan bahwa kebijakan luar negeri diadakan karena adanya pengaruh dalam menyelesaikan permasalahan terkait isu-isu yang berbau internasional yang sudah mengalami perluasan dalam hal batas-batas negara. Terkaitnya hal tersebut juga dipengaruhi dari adanya keputusan yang dibuat oleh individu karena dengan keputusan tersebut akan mampu memberikan gambaran terhadap implementasi hasil akhirnya.

            Terdapat tiga perspektif terkait kebijakan luar negeri yang berlangsung di dalam suatu negara. Pertama, perspektif yang digambarkan sebagai system of activity. Hal tersebut berkaitan dengan pelaksanaan dari sistem pengambilan keputusan, yang mencakupi adanya kemampuan dalam menerapkan dan perumusan kebijakan luar negeri. Kedua, kebijakan luar negeri yang dianggap sebagai sebuah interaksi. Dalam hal ini kebijakan luar negeri menjadi suatu pelaksanaan dari adanya suatu jalinan komunikasi baik itu dalam segi orientasi, komitmen, dan rencana oleh negara. Ketiga, pelaksanaan dari kebijakan luar negeri yang menjadi satu kesatuan karena adanya kombinasi dari orientasi, peran sosial, tujuan, dan tindakan (Dugis 2010).

            Sebelumnya, dijelaskan bahwa kebijakan luar negeri antar satu negara dengan yang lainnya memiliki perbedaan. Permasalahan tersebut kemudian memberikan perluasan pembahasan kembali terkait dengan perbandingan kebijakan luar negeri. Hal tersebut berkaitan dengan hasil akhir yang kemungkinan akan dicapai karena belum tentu tindakan awal yang sama atau persis dilaksanakan akan memberikan hasil yang sama pula, baik itu lebih buruk atau baik (Breuning 2007, 18). Terjadinya kejadian semacam ini karena pengaruh dari adanya kemungkinan-kemungkinan peristiwa yang terjadi dalam pertengahan permasalahan terkait dengan kebijakan luar negeri. Maka, dengan adanya kejadian seperti ini diperlukannya pembelajaran lebih lanjut mengenai perbandingan kebijakan luar negeri, yang ditekankan dalam pengolahan analisisnya. Pembelajaran mengenai perbandingan kebijakan luar negeri merupakan salah satu pembelajaran yang akan mampu menunjukkan suatu nilai yang tercakup dalam kebijakan luar negeri itu sendiri.

            Dalam Breuning (2007, 10-1) dijelaskan bahwa kebijakan luar negeri yang dimiliki oleh suatu negara dapat mempengaruhi. Hal tersebut digambarkan dengan adanya invansi yang dilakukan oleh Irak kepada Kuwait. Konflik yang terjadi di antara kedua negara tersebut menjadi permasalahan tersendiri karena di dalamnya kemudian menyebabkan adanya keterlibatan dari individu. Keterlibatan individu tersebut digambarkan dengan kehadiran dari Saddam Hussein. Individu yang terlibat di dalam tersebut kemudian mempengaruhi dengan adanya intensi dengan memberikan ataupun membuat keputusan yang dilakukan. Namun, pembuatan keputusan yang dilaksanakan oleh individu tersebut kemudian mendapatkan perlawanan dari pihak lain, yaitu Amerika Serikat (sebagai aktor negara). Dalam hal ini, aktor negara jika dibandingkan dengan aktor individu memiliki kekuatan yang lebih besar, dan hal tersebut menjadikan sebuah keputusan akhir, yang menyebabkan Irak mengalami krisis. Keputusan-keputusan yang sudah diambil oleh individu tersebut merupakan sebuah gambaran bahwa hasil akhir yang menjadi suatu impian menjadi suatu permasalahan baru yang ditimbulkan dan hal ini merupakan salah satu gambaran seperti yang dijelaskan sebelumnya, yaitu hasil akhir yang memberikan sebuah keburukan (Breuning 2007, 18).

            Dapat disimpulkan bahwa dengan adanya kebijakan luar negeri yang terdapat di setiap negara merupakan hal-hal yang menentukan. Kebijakan luar negeri dianggap akan baru mulai ketika selesainya permasalahan terkait dengan kebijakan domestik.  Hal tersebut menjadi hal utama yang harus dimiliki karena menjadi salah satu alasan utama untuk mendukung jalinan komunikasi yang melewati batas-batas negara. Namun, sebelumnya, perlu dipertimbangkan kembali terkait dengan sikap yang akan dilakukan karena akan berkaibat lebih lanjut terhadap hasil yang akan ditimbulkan.

 

 

 

Referensi:

Breuning, Marijke. 2007. Foreign Policy Analysis: A Comparative Introduction. New York: Palgrave MacMillan

Carlsnaes, Walter. 2002. Foreign Policy, in Walter Carlsnaes, Thomas Risse, & Beth A. Simmons (eds.). Handbook of  International Relationss. Sage à 430

Dugis, Visensio. 2010. “Explaining Foreign Policy Change”, dalam Masyarakat, Kebudayaan, dan Politik  [online] http://mkp.fisip.unair.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=66:explaining-foreign-policy-change&catid=34:mkp&Itemid=62 [diakses 10 September 2014]

 

Tinggalkan Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :