Amanda Rizki Yuanita


Run and Jump !

HUKUM INTERNASIONAL

 Hukum merupakan istilah yang sudah bukan lagi menjadi bagian yang jarang diperbincangkan. Hukum yang ada, terlibat dalam kehidupan masyarakat secara luas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan mengenai hukum, yaitu peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, hal tersebut dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Hal tersebut juga digunakan sebagai pengatur pergaulan masyarakat atau dengan kata lain dianggap sebagai patokan (kaidah, ketentuan) (Kamus Besar Bahasa Indonesia t.t.). Pengelompokan hukum dibagi atas dua jenis, yaitu hukum nasional dan hukum internasional. Keberadaan hukum nasional memang sudah menjadi suatu hal yang wajib untuk dimiliki suatu negara, sedangkan hukum internasional merupakan sebuah hukum yang muncul karena adanya interaksi yang dilakukan oleh masyarakat internasional, yaitu masyarakat negara satu dengan negara yang lainnya mengadakan sebuah interaksi.

            Kehadiran dari hukum internasional tersebut menjadi sebuah bagian yang membantu dalam pelaksanaan dari interaksi individu karena kepentingan individu yang semakin meluas jika dilihat dari wilayah jaringannya. Hal tersebut berpengaruh karena kepentingan individu yang dalam pelaksanaan organisasi yang sudah melewati batas-batas pada kawasan wilayah negara. Kemunculan hukum internasional dapat diketahui semenjak kemunculan dari masa-masa keemasan kerajaan-kerajaan kuno seperti Eropa, Asia, dan Afrika (Sunyowati dkk. 2011, 3). Selain itu, dengan kemunculan dari hukum internasional yang dikarenakan dengan adanya aktivitas dari entitas individu yang meluas secara luas (internasional) menjadi alasan utama untuk menunjukkan adanya sebuah hubungan. Hukum internasional pertama kali muncul sebatas perilaku dan hubungan antar negara, namun dengan semakin berkembangnya dunia memberikan pengaruh terhadap pengertian hukum internasional, yaitu cakupan hukum internasional mencakupi struktur dan perilaku organisasi internasional dan pada batas tertentu, perusahaan multinasional dan individu (Kridasaksana 2010).

Dalam Sunyowati dkk. (2011) dijelaskan bahwa pembeda dalam pemahaman terkait pengertian hukum nasional dengan hukum internasional dapat dilihat dengan adanya ketentuan yang berlaku di dalam hukum nasional, yaitu ketentuan yang berlangsung di dalam pengaturan kehidupan manusia yang terjadi di dalam lingkungan kebangsaannya masing-masing. Dalam hal ini hukum nasional memiliki arti penting dan konstelasi politik dunia dan masyarakat dunia, yang kemudian menghubungkan perlunya kemunculan dari hukum internasional. Sedangkan pengertian hukum internasional, menurut Oppeenheim, dianggap sebagai himpunan dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengikat serta mengatur hubungan antara negara-negara dan subjek-subjek hukum lainnya dalam kehidupan masyarakat internasional. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum internasional merupakan keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara dengan negara, negara dengan subjek hukum lain bukan negara atau subjek hukum bukan negara dengan satu sama lainnya.

Keberadaan dari hukum internasional merupakan keberadaan yang menunjukkan adanya pengaruh yang nantinya dapat mengatur pelaksanaan dari kehidupan individu. Dengan kata lain, hukum internasional menjadi sebuah norma hukum karena hukum internasional telah berkembang akibat dari penyesuaian terhadap zaman. Hal tersebut juga menjadi sebuah alasan untuk tidak dapat dibantahakannya eksistensi dari hukum internasional yang menjadi alat perlengkapan suatu negara. Hukum internasional terbagi ke dalam dua macam, yaitu hukum perdata internasional dan hukum internasional publik. Hukum internasional perdata merupakan keseluruhan kaidah-kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas-batas negara-negara, yang masing-masing tunduk pada hukum perdata (nasional) yang berlainan. Sedangkan, hukum internasional publik merupakan hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara-negara yang bukan bersifat perdata (Sunyowati dkk. 2011, 1). Perlu diketahui bahwa pengikatan dalam hukum internasional tersebut terletak pada kehadiran dari konvensi, perjanjian internasional, atau kesepakatan-kesepakatan internasional lainnya, yang mengacu pada prinsip pacta sunt servanda atau commont consent (Sunyowati dkk. 2011, 30).

            Pelaksanaan dari hukum internasional juga tidak terlepas dari kehadiran subjek (aktor utama), yaitu negara. Dalam Sunyowati dkk. (2011) negara sebagai subjek hukum internasional dahulu memang dianggap sebagai subjek utama dan satu-satunya, serta dianggap sebagai hal yang klasik. Namun, dengan semakin berkembangnya hukum internasional saat ini subjek dari hukum internasional juga meluas seperti individu, organisasi internasional, pemberontakan dan pihak dalam sengketa (belligerent), Tahta Suci Vatikan, dan Palang Merah Internasional. Keberadaan dari hukum internasional juga tidak dapat dipisahkan dengan sumber hukum yang mengikatnya. Sumber hukum dibedakan menjadi dua bagian, yaitu sumber hukum secara materiil dan formil. Sumber hukum dalam arti materiil dianggap sebagai dasar kekuatan mengikatnya hukum atau apa sebabnya hukum itu mengikat (hukum internasional). Sedangkan, sumber hukum dalam arti formil merupakan ketentuan yang terpengaruh terhadap kondisi (tempat) hukum yang dapat diterapkan sebagai kaidah untuk menyelesaikan persoalan secara konkret. Dalam hal ini sumber hukum formil lebih mengarah pada pembahasan bentuk atau wujud nyata dari hukum itu sendiri (Sunyowati dkk 2011, 41). Keberadaan dari sumber hukum tersebut menjadi salah satu alasan utama terkait dengan kekuatan ataupun faktor yang berpengaruh (membantu) dalam pembentukan hukum. Selain itu, bentuk dari sumber hukum internasional seperti treaty (traktat atau perjanjian), international customary law (hukum kebiasaan internasional), general principles of law (hukum umum), dan putusan pengadilan para ahli dan tulisan para ahli, serta jus cogens.

            Sumber hukum pertama, treaty merupakan sumber hukum terpenting karena dianggap sebagai instrumen utama dalam pelaksanaan dari hubungan internasional antara subjek hukum internasional, yang kemudian mengakibatkan adanya perilaku tunduk terhadap suatu rezim tertentu, yang dijelaskan di dalam Konvensi Wina 1969 (Sunyowati dkk. 2011, 43). Dalam hal ini perjanjian internasional sengaja dibentuk dan bertujuan untuk mengakibatkan adanya hukum tertentu. Sumber hukum kedua, hukum kebiasaan internasional merupakan hukum yang berkembang karena pengaruh dari praktek-praktek yang dilakukan oleh negara (Dixon 2000). Sumber hukum ketiga, hukum umum merupakan sumber hukum yang didasari kemunculannya untuk mencegah adanya non liquet dalam suatu perkara. Kehadiran dari hukum umum tersebut menjadi sebuah wadah yang nantinya akan menjadi penampung dari kemunculan permasalahan-permasalahan baru atau akan diputuskan oleh pengadilan tetapi belum diatur di dalam traktat. Sumber hukum keempat, putusan pengadilan dan tulisan para ahli menjadi sebuah sumber hukum tambahan karena dalam hal ini sumber hukum menjadi sebuah landasan yang dianggap tidak mampu berdiri sendiri sebagai dasar putusan, namun penggunaannya hanya sebatas penguat sumber hukum diatasnya saja. Sedangkan, sumber hukum kelima, jus cogens merupakan legal norms yang diakui dan diterima oleh negara-negara sebagai norma tertinggi dalam hukum internasional yang tidak boleh dilanggar, diubah, ataupun dimodifikasi (Sunyowati dkk. 2011, 50).

            Kesimpulan yang didapat dalam penjelasan diatas, yaitu keberadaan dari hukum internasional perlu adanya karena keberadaannya dapat membantu dalam pelaksanaan kehidupan yang sudah meluas untuk permasalahan batas-batas negara. Namun, perlu diketahui bahwa hukum internasional menjadi salah satu penghubung dan dapat mengikat dalam kehidupan masyarakat internasional. Keterikatan tersebut menjadi sebuah alat yang mampu mengatur dan menciptakan hubungan di dalam negara-negara dan subjek dari hukum internasional tersebut. Selain itu, entitas dari hukum internasional yang awal mula kemunculannya menjadi sebuah pertanyaan baru dan masih diragukan, namun dengan semakin modernnya dunia saat ini menjadi pembentuk bahwa eksistensi hukum internasional sudah tidak perlu diragukan kembali karena berkaitan dengan penggunaannya yang sudah menjadi alat utama oleh negara-negara.

 

 

Referensi:

M., Dixon. 1993. Textbook on International Law (ed.). Great Britain: Blackstone Press Limited.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. t. t. Hukum [online] dalam http://kbbi.web.id/hukum [diakses 8 September 2014]

Kridasaksana, Doddy. 2011. Hukum Internasional [online] dalam http://www.academia.edu/3626409/BAB_1_Pendahuluan_and Pengertian_  [diakses 8 September 2014]

Sunyowati, Dina, dkk. 2011. Hukum Internasional. Surabaya: Airlangga University Press.

 

Tinggalkan Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :