Amanda Rizki Yuanita


Run and Jump !

HUKUM NASIONAL DAN HUKUM INTERNASIONAL

Hubungan nasional dengan hubungan internasional terkait dengan tiga hal, yaitu hukum internasional dan hukum nasional merupakan satua sistem, pengutamaan hukum internasional atau hukum nasional, dan berlakunya hukum internasional di dalam hukum nasional. Dari ketiga hal tersebut dijelaskan bahwa dalam hubungan pertama hukum internasional dan hukum nasional terdiri dari dua teori, yaitu monisme dan dualisme. Teori monisme menggambarkan bahwa kedua hukum tersebut merupakan satu sistem hukum. Namun, berbeda dengan teori dualisme menyatakan kedua hukum tersebut merupakan dua sistem hukum yang berberda. Pada hubungan kedua dijelaskan bahwa pemahaman tersebut terkait dengan hubungan pertama dan tidak dapat dipisahkan karena penggambarannya sesuai dengan pandangan individu. Terakhir, hubungan ketiga dijelaskan dengan kehadiran dari dua teori, yaitu transformasi dan delegasi. Pada teori transformasi dijelaskan keterkaitan dengan pandangan positivisme, menganggap bahwa hukum internasional tidak dapat berlaku dalam hukum nasional. Sedangkan, teori delegasi menjelaskan adanya keharusan dalam pengadopsian khusus untuk hukum internasional dalam hukum nasional  (Istanto 2010, 7-14). Dalam hal ini keterkaitan antara hukum internasional dengan hukum nasional tidak dapat dilepaskan dari negara. 

Negara merupakan subyek utama hukum internasional. Hal tersebut menjadi salah satu alasan mengapa negara memiliki hak dan kewajiban menurut hukum internasional (Manuputy et al. 2008, 75). Negara juga dapat diartikan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan (hubungan internasional). Selain itu, negara merupakan sistem hukum dan organisasi internasional. pengertian tersebut pula menunjukkan apabila negara yang terbentuk tersebut memiliki kedaulatan dalam hubungan internasional. Dalam hal ini, kedaulatan yang dimiliki negara juga diartikan sebagai kekuasan yang dimiliki oleh negara dan dengan kepemilikan dari kekuasaan tersebut akan memberikan nilai utama bahwa negara tersebut memiliki dan memegang kekuasaan kenegaraan tertinggi dan tidak terikat dengan kekuasaan negara lain (Istanto 2010, 32).

            Kehadiran dari negara tidak terlepas dari hak dan kewajiban dasar sebuah negara. Hak yang dimiliki oleh negara, antara lain hak atas kemerdekaan dan self determination, hak untuk melaksanakan yuridiksi terhadap wilayah, orang dan benda yang berada di dalam wilayahnya, hak untuk mendapatkan kedudukan hukum yang yang sama dengan negara-negara lain, hak untuk menjalankan pertahanan diri sendiri atau kolektif (self defence) (Sefriani 2010, 113-137). Sedangkan, kewajiban yang harus dijalankan oleh sebuah negara seperti tidak melakukan intervensi terhadap masalah-masalah yang terjadi di negara lain, tidak menggerakkan pergolakan sipil di negara lain, memperlakukan semua orang yang berada di wilayahnya dengan memerhatikan HAM, menjaga wilayahnya agar tidak membahayakan perdamaian dan keamanan internasional, kewajiban untuk menyelesaikan sengketa secara damai, tidak menggunakan kekuatan (ancaman senjata), tidak membantu terlaksananya penggunaan kekuatan, tidak mengakui wilayah-wilayah yang diperoleh melalui cara-cara kekerasan, melaksanakan kewajiban internasional, dan mengadakan hubungan dengan negara-negara lain sesuai dengan hukum internasional (Sefriani 2010, 138).

            Di dalam sebuah negara, kehadiran dari warga negara merupakan hal yang terpenting. Pengertian warga negara adalah orang-orang yang menjadi suatu bagian dari penduduk di suatu negara (Hidayatullah 2003, 73). Dalam Sapriya dan Winataputra (2004 dalam Cogan dan Derriot 1988) terdapat sifat-sifat yang dimiliki oleh warga negara, yaitu kemampuan mengenai dan mendekati masalah sebagai masyarakat global, kemampuan dalam bekerjasama dengan orang lain dan memikul tanggung jawab atas peran atau kewajiban dalam masyarakat, kemampuan berpikir kritis dan sistematis. Pengertian warga negara dalam Hadisoeprapto (2011) menyatakan bahwa penduduk yang sah, baik itu melaksanakan ataupun mengadakan tempat tinggal di dalam wilayah suatu negara. Selain itu, warga negara memiliki hak dan kewajiban yang tidak dapat dilepaskan dan hal tersebut disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang telah diberlakukan di dalam negara yang ditinggalinya (Martasuta 2011).            Kehadiran dari warga negara dalam suatu negara tidak dapat dipisahkan. Hal tersebut terkait dengan hak dan kewajiban yang menyangkut kelangsungan hidup dari warga negara yang hidup di dalam suatu negara. Peranan ini merupakan salah satu kejadian bahwa negara dengan warga negara memiliki keterkaitan yang khusus, seperti ditegakkannya hukum yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia. Warga negara merupakan unsur penting dari negara. Namun, dengan kehadirannya, negara juga tidak dapat melepaskan kekuasaannya begitu saja karena dengan kekuasaan yang dimiliki oleh negara menjadi hal yang dapat membantu untuk mengatur jalannya pemerintahan. Kekuasaan sering dikenal dengan yuridiksi.

            Yuridiksi berkaitan dengan kekuasaan yudikatif, yaitu peradilan negara. Kehadiran yuridiksi merupakan hal penting karena kehidupan suatu negara tidak dapat dilepaskan dari permasalahan yang terkait dengan hubungan yang terjalin diantara negara-negara. Alasan tersebut diambil karena jalinan yang dibentuk sudah melampaui batas-batas negara. Yuridiksi yang ada menjadi sebuah gambaran dari keadaan yang terjadi di suatu negara atas orang, perbuatan, dan benda yang berkaitan dengan hubungan internasional, yang dibagi ke dalam dua asas, yaitu asas teritorial dan asas teritorial yang diperluas (Istanto 2010, 66).

            Asas pertama, asas teritorial menjelaskan mengenai yuridiksi negara yang berlaku bagi orang, perbuatan, dan benda yang terdapat di wilayahnya, yang berdasar pada kedaulatan negara atas teritorinya. Sedangkan, asas kedua, asas teritorial yang diperluas terkait dengan yuridiksi negara, kecuali seperti asas teritorial, juga berlaku bagi orang, perbuatan, dan benda yang terkait dengan dengan negara tersebut yang ada atau terjadi di luar wilayahnya (Istanto 2010, 66). Namun, salah satu dari dua asas tersebut, asas teritorial merupakan asas pokok dan dalam asas pokok tersebut dijelaskan terkait dengan perluasan dan pengecualian. Perluasan yuridiksi teritorial terdiri dari perluasan teknik, perluasan berdasarkan kewarganegaraaan, perluasan berdasarkan prinsip proteksi, dan perluasan berdasarkan prinsip universal. Sedangkan, pengecualian atas yuridiksi teritorial terdiri atas negara asing dan kepala negara asing, perwakilan diplomatik asing dan konsul, kapal publik negara asing, angkatan bersenjata asing, dan lembaga internasional.  

            Maka, dengan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dengan kehadiran dari sebuah negara diperlukan adanya unsur seperti keberadaan dari warga negara. Warga negara menjadi poin utama untuk menentukan bahwa negara dapat menjalankan pemerintahannya atau tidak karena tanpa adanya warga negara, negara tidak akan mampu merefleksikan tujuan awal dari visi dan misi negara tersebut. Selain itu, negara dan warga negara erat kaitannya karena tanpa adanya warga negara, negara tidak akan terbentuk.

 

Referensi :

Hadisoeprapto, Hartono, 2011. Pengantar Tata Hukum Indonesia. Yogyakarta: Liberty Press.

Istanto, Sugeng. 2010. Hukum Internasional. Yogyakarta: Universitas Atma JayaYogyakarta.  

Manuputy, Alta, et al. 2008. Hukum Internasional. Makassar: Rech-ta.

Martasuta, Umar Djani, 2011. Kedudukan Warga Negara dalam Hukum Nasional dan Internasional.Yogyakarta: CV. Qalam.

Sapriya, Udin S. Winataputra. 2004. Pendidikan Kewarganegaraan: Model Pengembangan Materi dan Pembelajaran. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia.

Sefriani. 2010. Hukum Internasional Suatu Pengantar. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Tim ICCE UIN. 2003. Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah dengan The Asia Foundation dan Prenada Media. 

Tinggalkan Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :