Amanda Rizki Yuanita


Run and Jump !

HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL

Hukum nasional dengan hukum internasional memiliki keterkaitan erat terhadap pelaksanaannya. Hal tersebut merupakan pengaruh dari cara pandang dalam menghubungkan kedua hukum tersebut. Terdapat pandangan yang mengatakan bahwa hukum internasional dengan hukum nasional merupakan perangkat hukum yang hidup berdampingan dan terpisah. Sedangkan, terdapat pemahaman yang mengatakan bahwa hukum internasional dengan hukum nasional merupakan satu bagian dari kesatuan perangkat hukum (Kusumaatmadja 1990, 40). Kedua pernyataan tersebut merupakan pernyataan yang berbasis pada persoalan hierarki yang berjalan di kedua hukum tersebut.

            Pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa hukum nasional dengan hukum internasional dapat dijelaskan dengan tiga teori, yaitu teori dualisme, teori monisme, dan teori koordinasi. Teori dualisme menjelaskan bahwa hukum internasional dengan hukum nasional merupakan dua hukum yang tidak bisa disamakan dan berdiri sendiri. Teori monisme menjelaskan bahwa hukum nasional dengan hukum internasional merupakan hukum utama bagi hukum nasional. Sedangkan, teori koordinasi menjelaskan bahwa hukum internasional dengan hukum nasional merupakan hukum yang berbeda dan pelaksanaan lapangannya berbeda, sehingga kedua hukum tersebut memiliki keutamaan masing-masing (Thontowi dan Iskandar 2006, 79-81).

            Hukum internasional yang merupakan seperangkat aturan yang dibuat dan ditujukan oleh negara-negara berdaulat. Pelaksanaan dari hukum internasional tersebut dijalankan sesuai dengan kemauan yang diinginkan oleh masing-masing negara karena hukum internasional memiliki keterbatasan. Alasan tersebut dilakukan karena negara-negara yang mengakui keberadaan dari hukum internasional juga memiliki hukum nasional sendiri dan dilain pihak kedua hukum tersebut acap kali sukar untuk disatukan. Pelaksanaan dari hukum internasional tidak terlepas dari peran subjek hukum internasional. Subjek hukum internasional juga melakukan sebuah tindakan dengan membuat perjanjian. Sebelumnya, perlu diketahui bahwa perjanjian internasional merupakan perjanjian yang diadakan oleh masyarakat bangsa-bangsa, tujuannya adalah untuk mengakibatkan akibat hukum tertentu (Kusumaatmadja 1990, 84). Dalam Konvensi Wina 1969 dijelaskan bahwa perjanjian (treaty) atau yang dikenal dengan nomengenelissmum sebagai persetujuan yang digunakan oleh dua negara atau lebih untuk mengadakan hubungan antar mereka menurut ketentuan hukum internasional (Thontowi dan Iskandar 2006, 89).

            Terdapat macam-macam perjanjian internasional berdasarkan jenisnya, yaitu treaty, pact, convention, statute, charter, deklarasi, protokol, arrangement, accord, modus vivendi, convenant, dan lain-lain. Treaty merupakan persetujuan yang dilakukan dan diadakan  oleh dua negara atau lebih dan bersifat fundamental. Pact merupakan traktat yang hanya berisi materi politis. Convention merupakan persetujuan resmi bersifat multilateral dan diterima oleh suatu organisasi internasional dan tidak memiliki keterkaitan dengan kebijakan tingkat tinggi. Statue adalah himpunan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh persetujuan internasional. Charter merupakan istilah terkait dengan pendirian badan yang memiliki fungsi administratif. Deklarasi adalah pernyataan bersama terkait dengan suatu masalah, baik dalam bidang ekonomi, politik, dan hukum. Protokol adalah persetujuan yang berisi suplemen dan dibuat oleh Kepala Negara, serta isinya hanya terkait dengan klausal-klausal dari suatu konvensi. Arrangement merupakan perjanjian yang sifatnya sementara dan tidak formal seperti traktat ataupun konvensi. Modus vivendi adalah dokumen untuk mencatat suatu persetujuan yang sifatnya sementara. Convenant merupakan anggaran dasar dari PBB (Kusumaatmadja 1990, 85).

Perjanjian internasional tidak muncul begitu saja, namun terdapat tahap-tahap dalam pembuatan. Hal tersebut dibagi ke dalam delapan tahap, yaitu akreditasi petugas perundingan, perundingan, penandatanganan keputusan hasil perundingan, ratifikasi, tukar-menukar naskah ratifikasi, saat mulai mengikatnya perjanjian internasional, pendaftaran dan pengumuman perjanjian internasional, dan sahnya perjanjian internasional. Pada tahap pertama, dijelaskan bahwa akreditasi petugas perundingan merupakan tindakan yang dilakukan oleh negara untuk menentukan bahwa pihak yang ditunjukkan sesuai dengan tingkat akreditas yang ada. Hal tersebut dilakukan karena pihak yang ditunjuk tersebut memiliki wewenang untuk menghadiri perundingan, ikut serta berunding, menetapkan keputusan, dan menandatangani perundingan. Tahap kedua, dibedakan ke dalam dua bentuk, yaitu perundingan yang terkait dengan pembuatan perjanjian internasional bilateral dilakukan secara berembug saling berbicara pourparlers, sedangkan pembuatan perjanjian internasional multilateral dilakukan dengan dalam konferensi diplomatik. Tahap ketiga, penandatanganan keputusan hasil perundingan dilakukan oleh kepala putusan negara yang berunding. Tahap keempat, ratifikasi merupakan perbuatan negara dalam taraf internasional menetapkan persetujuannya untuk terikat pada suatu perjanjian internasional yang sudah ditandatangani perutusannya. Pelaksanaan ratifikasi tersebut berdasarkan pada keinginan negara yang berhak untuk meninjau kembali hasil perundingan perutusannya sebelum menerima kewajiban yang ditetapkan di dalam perjanjian internasional. Terlaksananya ratifikasi tersebut disesuaikan dengan hukum nasional dari masing-masing negara. Namun, perlu diingat bahwa ratifikasi dalam hukum internasional dikatakan tidak mewajibkan negara untuk melaksanakan kegiatan tersebut terkait dengan penandatanganan hasil perundingan yang dilakukan oleh perutusan negara (Thontowi dan Iskandar 2006, 92-94).

            Tahap kelima, terkait dengan tukar-menukar naskah ratifikasi, hal tersebut disesuaikan dengan perjanjian internasional yang dilakukan, jika dilakukan hanya sebatas perjanjian bilateral, naskah ratifikasi perjanjian ditukarkan dengan negara pihak lawan berjanji. Sedangkan, perjanjian secara multilateral, naskah ratifikasi diserahkan kepada negara penyimpan. Tahap keenam, saat mulai mengikatnya perjanjian internasional terjadi pada saat penukaran naskah ratifikasi atau yang tidak mengalami ratifikasi berlakunya mulai tanggal penandatanganan perjanjian internasional tersebut. Tahap ketujuh, terkait dengan pendaftaran dan pengumuman perjanjian internasional, pendaftaran dan persetujuan internasional didaftarkan kepada sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari terjadinya perjanjian internasional rahasia. Selanjutnya, tahap kedelapan, sahnya perjanjian internasional, jika dilihat pada pemenuhan hukum yang berlaku, yang meliputi ketentuan hukum yang mengatur wewenang pihak yang berjanji dan ketentuan hukum yang mengatur proses pembuatan perjanjian internasional yang bersangkutan (Thontowi dan Iskandar 2006, 94-96). Tidak terlepas dari pembahasan terkait dengan perjanjian internasional, dalam hal ini terdapat pula perjanjian ekstradisi. Ekstradisi merupakan penyerahan seorang dituduh melanggar (atau narapidana yang melarikan diri sebelum menyelesaikan masa tahanannya) dari negara ke negara lain. Perjanjian tersebut dihasilkan dari perjanjian bilateral. Kehadiran dari perjanjian ekstradisi berhubungan dengan kejahatan yang serius dan menentukan kewajiban yang sama terhadap kedua pihak yang berkepentingan (Wallace 1993, 126).

            Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa perjanjian internasional terbentuk karena adanya persetujuan dari masing-masing pihak yang bersangkutan dan berkeinginan dalam pembuatan perjanjian internasional. Macam-macam perjanjian internasional jika dilihat dari cakupan negaranya dibedakan ke dalam dua kategori, yaitu perjanjian bilateral dan perjanjian multilateral. Sedangkan, macam-macam perjanjian internasional jika dilihat dari jenisnya, seperti treaty, pact, convention, statute, charter, deklarasi, protokol, arrangement, accord, modus vivendi, convenant, dan lain-lain. Selain itu, perjanjian internasional ada dikarenakan untuk menghindari adanya perjanjian yang bersifat rahasia yang kemungkinan akan terbentuk dan terjadi di antara negara-negara yang bersangkutan.

 

Referensi:                                                                            

Kusumaatmadja. Mochtar. 1990. Pengantar Hukum Internasional. Bandung: Binacipta

Thontowi, Jawahir, Pranoto Iskandar. 2006. Hukum Internasional Kontemporer. Bandung: PT Refika Aditama   

Wallace, Rebecca M. M. 1993. Hukum Internasional. Semarang: IKIP Semarang Press

 

Tinggalkan Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :