Amanda Rizki Yuanita


Run and Jump !

MAHKAMAH INTERNASIONAL

Kehidupan internasional tidak dapat dipisahkan dari adanya bentukan organisasi internasional. Pembentukan dari organisasi internasional dalam Suryokusumo (1987) adalah untuk membentuk rangka kerjasama dan menyesuaikan dan mencari kompromi untuk meningkatkan kesejahteraan. Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir terjadinya pertikaian yang kemungkinan pasti akan muncul ke permukaan. Keterkaitan antara organisasi internasional dengan permasalahan internasional tersebut harus diberikan adanya arahan dalam menyelesaikannya. Namun, sebelum melangkah jauh terkait pemahaman penyelesaian sengketa internasional ada baiknya memahami terkait dengan pertikaian atau persengketaan internasional. Persengketaan internasional merupakan permasalahan terkait dengan pengeklaiman yang dilakukan dua pihak atau lebih. Dalam hal ini, pihak-pihak yang bermasalah mengalami perbedaan pendapat terkait dengan pengeklaiman dan penolakan. Hal tersebut telah menjadi konsekuensi cakupan internasional (Thontowi dan Iskandar 2006, 224).

Dalam Starke (2001, 646) dijelaskan bahwa terdapat dua kategori dalam menyelesaikan persengketaan internasional, yaitu penyelesaian yang dilakukan secara damai dan penyelesaian yang dilakukan secara paksa (kekerasan). Penyelesaian secara damai, dijelaskan di dalam piagam PBB yang dibagi ke dalam tiga bentuk, yaitu negosiasi, konsiliasi, dan mediasi. Pada bentuk pertama, yaitu negosiasi merupakan sebuah proses yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang dilakukan dalam pertukaran barang atau jasa dan berupaya untuk menyepakati nilai tukarnya atau proses komunikasi yang digunakan untuk mengembangkan solusi terbaik dan menguntungkan bagi pihak-pihak terlibat (Salamah 2011, 56). Pada bentuk dua, konsiliasi merupakan bentuk penyelesaian yang dibantu oleh komisi konsiliasi, yang bertujuan untuk mempelajari tuntutan-tuntutan para pihak dan membuat usulan-usulan untuk penyelesaian di antara pihak-pihak yang terkait. Namun, jika dalam pelaksanaannya tersebut, komisi konsiliasi mengalami kegagalan dalam menyelesaikan pertikaian, maka dilakukan tindakan dengan mengeluarkan suatu laporan yang berisi penyelidikan, kesimpulam-kesimpulan dan rekomendasi-rekomendasi (Wallace 1993, 277). Sedangkan, bentuk ketiga, yaitu mediasi merupakan salah satu bentuk negosiasi yang dilakukan dengan bantuan dari pihak ketiga, yaitu mediator sebagai pihak perantara, mempunyai wewenang, dan melakukan pengajuan proposal sesuai dengan penafsirannya masing-masing (Merrills 2011, 21).

Penyelesaian persengketaan secara paksa (kekerasan) dalam Strake (2001) dibedakan ke dalam lima kategori, yaitu perang dan tindakan bersenjata non perang, retorsi, tindakan pembalasan, blokade damai, dan intervensi. Pertama, perang dan tindakan bersenjata non perang, yaitu penaklukan terhadap negara lawan dan pembebanan syarat-syarat penyelesaian terhadap negara lawan yang ditaklukan, tidak memiliki alternatif lain selain mematuhinya. Kedua, retorsi merupakan pembalasan dendam oleh suatu negara terhadap tindakan-tindakan tidak pantas, yaitu penghinaan terhadap kehormatan negara. Ketiga, tindakan pembalasan merupakan cara yang digunakan oleh negara-negara dalam mengupayakan diperolehnya penggantian kerugian dar negara lain dengan melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya pembalasan (Harahap 2011). Keempat, blokade damai, yaitu tindakan yang dilakukan pada waktu damai. Sedangkan kelima, intervensi, pelaksanaan dari tindakan tersebut tidak noleh berkembang menjadi sebuah ancaman terhadap integrasi teritorial suatu negara (Strake 2001, 6779-683).

Terdapat bentukan lain terkait dengan organisasi yang dapat membantu dalam penyelesaian pertingkaian internasional, yaitu Mahkamah internasional, adalah badan peralihan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam menjalankan tugasnya disesuaikan dengan Statuta terlampir, yaitu didasarkan pada Mahkamah Tetap Peradilan Internasional. Selain itu, badan ini tidak dapat dipisahkan dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (Pasal 92, Perserikatan Bangsa-Bangsa). Mahkamah Internasional memiliki susunan yang berdasarkan atas 15 hakim. Pemilihan hakim tesebut tanpa adanya pandangan terkait kebangsaan dan tidak menjadi setiap negara untuk menjadi anggota. Selain itu, dalam pemilihan hakim tersebut tidak diperbolehkan adanya dua orang berkewarganegaraan sama dari satu negara yang dipilih oleh mayoritas mutlak dalam pertemuan-pertemuan Dewan Keamanan PBB dan Majelis Umum (Wallace 1993, 281-2). Namun, hal tersebut tidak dijalankan sesuai dengan apa yang seharusnya, yaitu dibuktikan dengan adanya pemilihan yang masih terdapat tawar-menawar dan ketidaksetujuan. Disisi lain, Mahkamah Internasional juga memiliki beberapa fungsi, yaitu untuk memutus perkara sesuai dengan hukum internasional (Thontowi dan Iskandar 2006, 234).

Penyelesaian kasus di Mahkamah Internasional dimulai dengan adanya pengajuan kasus kepada Mahkamah Internasional dan pengajuan tersebut disertakan dengan informasi yang utuh (penuh), namun bisa saja informasi terkait kasus tersebut tidak sepenuhnya dapat diketahui oleh Mahkamah Internasional karena terdapat kesepakatan dari para pihak untuk diserahkan kepada sebuah chamber. Pembentukan chamber memiliki pengaruh terhadap keikutsertaan jumlah hakim yang ada yang dibentuk oleh para pihak, tetapi sikap tersebut tidak lebih dari kontrol yang ditentukan dari Mahkamah Internasional terkait dengan pemilihan dan komposisi chamber (Thontowi dan Iskandar 2006, 241). Pendaftaran kasus yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait tersebut dimulai degan adanya pembuatan akta (compromis atau special agreement) atau dengan penyerahan gugatan terhadap negara lain, yang kemudian akan dilanjutkan oleh registrar kepada pihak tergugat. Di dalam Mahkamah Internasional juga terdapat juridiksi yang terikat di dalamnya, terdapat dua model juridiksi, yaitu juridiksi atas kasus yang berdasar pada telah terjadinya persengketaan atau contentious case dan juridiksi untuk memberikan advisory opinion. Pada model juridiksi pertama dijelaskan bahwa dalam mengadili sebuah kasus diperlukan adanya sebuah persetujuan dari pihak-pihak yang terlibat. Persetujuan yang terbentuk tersebut memuat pengertian atas sengketa (dispute) dan memberikan bukti apabila para peserta menerima yuridiksi pengadilan. Dalam hal ini penyelesaian konflik belum sampai pada titik dibuatkannya pengadilan internasional. Sedangkan, pada model juridiksi kedua dijelaskan bahwa terdapat kekuasaan dalam memberikan pendapat hukum atas persoalan hukum berdasar pada permintaan dari organ-organ yang memiliki kewenangan untuk itu. Hal tersebut juga tertuang dalam pasal 96 Piagam PBB (Thontowi dan Iskandar 2006, 245-6).

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya organisasi internasional dapat membantu dalam menyelesaikan pertikaian internasional. Pernyelesaian kasus juga disesuaikan dengan tingkatannya, yaitu dilihat dari penanggapan yang diberikan oleh masing-masing pihak. Namun, jika terdapat perbedaan di antara pihak-pihak yang terkait diperlukan keputusan yang tepat dengan memikirkan segala konsekuensi yang akan ditimbulkan nantinya.   

Referensi:

Harahap, A. R. 2011. Chapter II: USU Institutioal Repository [online] dalam repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/26572/3/Chapter%20II.pdf [diakses 27 September 2014]

Merrills, J. G. 2011. International Dispute Settlement. New York: Cambridge University Press.

Thontowi, Jawahir, dan Pranoto Iskandar. 2006. Hukum Internasional Kontemporer. Bandung: PT Refika Aditama

Salamah, Lilik. 2011. Negosiasi dan Diplomasi. Surabaya: Cakra Studi Global Strategis 

Starke, J. G. 2001. Pengatar Hukum Internasional. Jakarta: Sinar Grafika

Suryokusumo, Soemaryo. 1987. Organisasi Internasional. Jakarta: UI Pres

Wallace, Rebecca M. M. 1993. Hukum Internasional. Semarang: IKIP Semarang Press

 

Tinggalkan Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :