Amanda Rizki Yuanita


Run and Jump !

HUKUM PIDANA INTERNASIONAL

            Hukum pidana internasional merupakan hukum yang berkaitan dengan kejahatan-kejahatan di lingkup internasional. Hukum pidana internasional juga dianggap sebagai gabungan dari hukum pidana dengan hukum internasional. Dalam Hiariej (2009, 7-8) dijelaskan bahwa hukum pidana internasional muncul karena dianggap sebagai bagian dari aturan-aturan internasional terkait dengan larangan-larangan kejahatan internasional dan kewajiban negara melakukan penututan dan hukuman beberapa kejahatan. Hal tersebut merupakan gambaran jelas bahwa hukum pidana internasional ini menjadi sebuah patokan utama dalam pelaksanaan perdamaian dunia, yang kemudian dipertahankan oleh masyarakat internasional. Selain itu, hukum pidana internasional dianggap sebagai hukum nasional yang diterapkan di ruang lingkup internasional karena terkait dengan tindakan pelaku yang melakukan kejahatan yang berunsur internasional didalamnya (Roling 1979, 169 dalam Atmasasmita 2003, 20).

              Terdapat enam pengertian terkait dengan hukum pidana internasional, yaitu hukum pidana internasional berdasarkan pada teritorial hukum pidana nasional, aspek internasional yang ditetapkan sebagai ketentuan dalam hukum pidana nasional, pengertian kewenangan internasional yang terdapat di dalam hukum pidana nasional, pengertian dalam ketentuan hukum pidana nasional yang diakui sebagai hukum yang patut dalam kehidupan masyarakat bangsa yang beradab, kerjasama internasional dalam mekanisme administrasi peradilan nasional, dan materiil (Sehwarzenberger 1950). Dalam pengertian pertama, diterangkan bahwa terdapat perluasan yang dilakukan dalam penerapannya dan dianggap sebagai pemberlakuan hukum pidana nasional yang disesuaikan dengan subjek yang dimaksud. Pengertian kedua, diterangkan bahwa kewajiban negara dalam pelaksanaan hukum pidana nasionalnya juga berhubungan langsung dengan perjanjian-perjanjian internasional yang mengikatnya. Definisi ketiga, kewenangan suatu negara dalam pelaksanaan hukum pidana internasional yang disesuaikan tindak pidana tertentu seperti privaxy dan war crimes. Definisi keempat, hukum pidana nasional yang secara minimal dapat memuat ketentuan-ketentuan yang melindungi hak untuk hidup, kemerdekaan, dan hak kepemilikan dari warganya atau warga negara asing. Dengan kata lain, hukum pidana nasional yang dimiliki oleh suatu bangsa harus memenuhi standar sebagai hukum bangsa yang beradab. Definisi kelima, hukum pidana internasional dalam arti lingkup teritorial hukum pidana nasional. Sedangkan, pengertian keenam dijelaskan bahwa objek pembahasan dari hukum pidana internasional yang telah ditetapkan oleh PBB sebagai kejahatan internasional dan merupakan pelanggaran atas de iure gentium (Atmasasmita 2003, 21-6). 

            Terdapat dua aspek utama dari hukum pidana internasional, yaitu materiil hukum pidana internasional dan formil hukum pidana internasional. Dalam materiil hukum pidana internasional diterangkan bahwa perbuatan-perbuatan yang menuntut hukum internasional baik berdasarkan pada hukum kebiasaan internasional adalah kejahatan internasional. Sedangkan, pada aspek formil lebih dijelaskan bahwa aspek internasional dan hukum pidana nasional (Elib UNIKOM t.t.). Maka, pada pemahaman ini lebih membantu dalam memahami pengertian dari hukum pidana internasional, karena hukum pidana internasional berkaitan dengan seperangkat aturan yang menyangkut kejahatan-kejahatan internasional yang dalam pelaksanaan penegakannya dilakukan oleh negara atas kerjasama internasional dan diselesaikan di dalam lembaga yang sifatnya permanen atau sementara. Selain itu, hukum pidana internasional keberadaannya lebih terlihat sempurna karena kehadiran dari Statuta Roma dengan membentuk Mahkamah Internasional. 

            Penyelesaian yang berkaitan dengan kejahatan internasional tersebut diselesaikan sesuai dengan penegakan hukum yang berlangsung dan berlaku. Penegakan hukum pidana internasional dibedakan ke dalam tiga bentuk, yaitu penegakan hukum pidana internasional secara langsung, penegakan hukum pidana internasional secara tidak langsung, dan hybrid model. Penegakan hukum pidana internasional secara langsung dimaksudkan penegakan hukum pidana internasional yang dilakukan oleh Mahkamah Pidana Internasional. Penegakan hukum pidana internasional secara tidak langsung dilakukan sesuai dengan penegakan hukum pidana internasional melalui hukum pidana nasional masing-masing negara yang disesuaikan dengan tempat kejadian perkara tersebut terjadi. Sedangkan, hybrid model merupakan penegakan hukum pidana internasional melalui hukum nasional dan hukum internasional   (Hiariej 2009, 69-84). Pelaksanaan dari penegakan hukum internasional yang dilakukan secara langsung oleh Mahkamah Pidana Internasional, dibagi dua tipe, yaitu Mahkamah Pidana Internasional Permanen dan Ad-Hoc. Pada bentuk pertama dijelaskan bahwa Mahkamah Pidana Internasional terdiri dari 15 hakim yang berasal dari berbagai bangsa. Dalam Mahkamah Pidana Internasional juga diatur mengenai yuridiksi meliputi kejahatan agresi, kejahatan genosida, kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang. Namun, pemahaman terkait dengan kejahatan masih belum jelas.

            Pada bentuk kedua, Mahkamah Pidana Internasional ad-hoc (sementara) telah terjadi empat kali pelaksanaannya, yaitu Pengadilan Nuremberg, Pengadilan Tokyo, Pengadilan Pidana Internasional untuk Bekas Negara Yugoslavia, dan Pengadilan Pidana Internasional untuk Rwanda. Pada pelaksanaan Pengadilan Nuremberg terjadi pada masa Perang Dunia II. Dalam hal ini, Mahkamah Nuremberg terdiri dari empat orang hakim dan empat hakim pengganti dari keempat negara yang menyusun Statuta Mahkamah. Pembentukan Mahkamah Nuremberg berdasarkan treaty yang terjalin di antara negara-negara sekutu. Pelaksanaan di Mahkamah Nuremberg tersebut telah melanggar prinsip hukum yang fundamental, baik itu hukum internasional maupun hukum nasional yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab. Pengadilan Tokyo dibentuk pasca Perang Dunia II berdasarkan pada Proklamasi Komandan Tertinggi Pasukan Sekutu di Timur Jauh. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengkritik dasar mengenai ketentuan-ketentuan dalam piagam, yaitu perundang-undangan ex post facto. Mahkamah ini terdiri dari 11 hakim. Bentuk ketiga, dijelaskan bahwa terbentuknya Mahkamah ini karena telah terjadi pelanggaran hukum internasional  berat di Yugoslavia akibat dari konflik bersenjata pada awal dekade 90-an. Pelanggaran tersebut seakan mengganggu keamanan dan perdamaian dunia. Dalam Mahkamah ini juga memiliki ciri khas tersendiri, yaitu tidak dapat memeriksa perkara secara in absentria. Sedangkan, bentuk keempat dijelaskan terkait pembentukannya yang bermula karena kejadian humaniter internasional (Hiariej 2009). Maka, dapat disimpulkan bahwa hukum pidana internasional merupakan seperangkat aturan yang bekaitan dengan tindak kejahatan internasional yang dalam penyelesaiannya dilangsungkan pada lembaga-lembaga internasional, baik itu permanen maupun ad-hoc. Penyelesaian pidana internasional juga dibedakan ke dalam tiga bentuk penegakan hukum yang berbeda dan disesuaikan dengan permasalahan yang sedang terjadi di dalamnya.

 

 

Referensi:

Atmasasmita, Romli. 2003. Pengantar Hukum Pidana Internasional. Bandung: Refika Aditama

Elib UNIKOM. t.t. Hukum Pidana Internasional [online] dalam http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/466/jbptunikompp-gdl-asepiwanir-23280-2-hukumpi-).doc [diakses 6 Oktober 2014]

Hiariej, Eddy O. S. 2009. Pengantar Hukum Pidana Internasional. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama

Sehwarzenberger, Georg. 1950. The Problem of An International Criminal Law. London

Tinggalkan Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :