Amanda Rizki Yuanita


Run and Jump !

HUKUM UDARA INTERNASIONAL

Wilayah udara yang dimiliki oleh sebuah negara tidak terbatas akan ketentuan tingginya. Hal tersebut tertuang pada adagium Romawi yang menyatakan bahwa ruang udara yang dimiliki negara sampai pada ketinggian yang tidak terbatas atau yang lebih dikenal dengan cujus est solum eust ad coelum (Sefriani 2011, 224). Namun, jika dilihat pada keadaan saat ini batas udara sebuah negara sudah tidak cocok kembali dipasangkan dengan adagium Romawi tersebut. Hal tersebut terkait dengan kemajuan dari teknologi dan informasi yang terjadi. Kemajuan teknologi menjadi sebuah ancaman baru bagi sebuah negara, jika masih belum adanya kejelasan dari batasan ruang udara. Perlunya batasan yang berhubungan dengan ruang udara tersebut diperkuat dengan pernyataan yang terdapat dalam pasal 1 Konvensi Paris 1919 dan Konvensi Chicago 1944 yang menyatakan bahwa negara memiliki kedaulatan penuh dan eksklusif atas ruang udara (Sefriani 2011, 225).

            Pelaksanaan dari konvensi-konvensi tersebut merupakan salah satu upaya untuk memperkecil pelanggaran yang akan mungkin dilakukan oleh negara lain yang merugikan bagi negara korban. Hal tersebut sering kali terjadi atas pelaksanaan dari pesawat-pesawat sipil karena pesawat-pesawat tersebut lebih besar kemungkinan untuk mengalami penyesatan dalam melakukan perjalanan yang kemungkinan besar dapat mengalami salah jalur dan masuk ke dalam ruang udara negara lain, yang kemudian akan menyebabkan terjadinya kejadian seperti ditembaknya negara sipil tersebut (Sefriani 2011, 225). Maka, dengan adanya kejadian tersebut diperlukan adanya kejelasan yang jelas akan batasan-batasan ruang udara. Selain itu, pada ruang udara tidak ada pemberlakuan hak lintas damai bagi pesawat asing. Pembatasan yang diinginkan atas kejelasan dalam ruang udara tersebut dapat dipahami melalui definisnya, yaitu hukum udara merupakan serangkaian ketentuan nasional dan internasional mengenai pesawat, navigasi udara, pengangkutan udara komersial dan semua hubungan hukum, publik ataupun perdata, yang timbul dari navigasi udara domestik dan internasional (Lachs 2004). Selain itu, terdapat pandangan lain dari Lemoine, yaitu hukum udara adalah cabang hukum yang menentukan dan mempelajari hukum dan peraturan hukum mengenai lalu lintas udara dan penggunaan pesawat udara dan juga hubungan-hubungan yang timbul dari hal tersebut (Syahmin et al. 2012, 15).

            Pelaksanaan dari batas ruang udara dengan terdapatnya pengaruh majunya teknologi, dalam hal ini semakin berkembangnya segi transportasi, yaitu pesawat udara. Awal mula, keberadaan dari pesawat udara tersebut merupakan salah satu tujuan untuk pelaksanaan kemiliteran, namun dengan mengikuti perkembangan zaman pesawat udara juga dilaksanakan untuk tujuan komersial yang umum. Maka, dengan perkembangan tersebut kemudian dibutuhkan adanya kejelasan dari konvensi-konvensi yang ada, seperti sebelumnya yang disebutkan. Namun, perlu diketahui bahwa perkembangan tersebut sebagai permulaan dibentuk Convention on the Unification of Certain Rules Relating to Internatiional Corriage by Air atau yang lebih dikenal dengan Konvensi Warsawa, yang kemudian didukung dengan munculnya konvensi-konvensi internasional lainnya, yaitu Konvensi The Hague 1955, Konvensi Guadalajara 1961, Protocol Guatemala 1971, Konvensi Montreal 1971, Konvensi Roma 1933, Konvensi Brussels 1938, Konvensi Chacago 1944, Konvensi Jenewa 1948, Konvensi Roma 1952, Protocol Montreal 1978, Konvensi Tokyo 1963, dan Konvensi The Hague 1970 (Syahmin et al. 2012, 13). Perkembangan terkait dengan batas ruang udara dijelaskan dengan adanya teori-teori yang menjelaskan mengenai kedaulatan sebuah negara di udara di atas wilayahnya, seperti teori yang diungkapkan oleh Gerhard von Glahn, yaitu berlakunya kebebasan penuh di ruang udara seperti lautan lepas, yuridiksi teritorial di ruang udara di atasnya yang bebas seperti di laut lepas, seluruh ruang udara di atas negara tanpa adanya batas ketinggian dianggap sebagai udara nasional dengan memberikan hak lintas kepada semua pesawat udara yang terdaftar di negara-negara sahabat, dan kedaulatan mutlak dan tanpa batas atas ruang udara nasional tanpa batas ketinggian. Dengan adanya kejelasan terkait dengan hukum udara tersebut memberikan kepastian hukum, yaitu bahwa hukum udara tidak ada hak lintas damai melalui ruang udara nasional seperti yang dijelaskan sebelumnya. Hal tersebut diperjelas bahwa terdapat pemberian izin untuk melakukan lintas udara baik secara unilateral atau berdasarkan pada persetujuan bilateral maupun melalui konvensi-konvensi multilateral kepada pesawat udara sipil asing (Syahmin et al. 2012, 18).

Perkembangan yang dialami pada batas ruang udara juga mengalami perkembangan pada halnya permasalahan yang terkait dengan Hukum Ruang Angkasa. Permulaan yang berkaitan dengan ruang angkasa tersebut diawali oleh peluncuran sputnik Rusia, yang kemudian diikuti oleh negara-negara lainnya seperti Amerika Serikat. Peluncuran tersebut merupakan salah satu akibat dari kejadian masa Perang Dingin, yaitu diantara dua negara, yaitu Uni Soviet dan Amerika Serikat. Namun, dengan perkembangan tersebut kemudian mendapat tanggapan negatif dari negara-negara lainnya karena dengan peluncuran tersebut dianggap sebagai ancaman keamanan mereka. Hal tersebut menjadi alasan dengan adanya pembentukan yang dilakukan oleh PBB terkait dengan perancangan peraturan kegiatan keantarikasaan. Perancangan peraturan tersebut kemudian dituangkan dalam Perjanjian Ruang Angkasa (Space Treaty) 1967. Pembentukan perjanjian tersebut terjadi setelah sepuluh tahun dari pelaksanaan peluncuran sputnik. Perjanjian tersebut didasarkan pada konsep bahwa ruang angkasa dipertahankan sebagai milik semua umat manusia dan harus dieksplorasi dan digunakan bagi keuntungan serta kepentingan semua negara. Sebenarnya, pembentukan dari perjanjian ini dilakukan untuk mencegah tuntutan-tuntutan kedaulatan di ruang angkasa oleh negara-negara secara individu dan untuk membuat ketentuan-ketentuan bagi penggunaan damai ruang angkasa (Syahmin et al. 2012, 14). Hukum ruang angkasa adalah hukum yang ditujukan untuk mengatur hubungan antar negara-negara, untuk menentukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari segala aktivitas yang tertuju kepada ruang angkasa dan di ruang angkasa – dan aktivitas itu demi kepentingan seluruh umat manusia, untuk memberikan perlindungan terhadap kehiduopan, terrestrial dan non-terrestrial, di manapun aktivitas itu dilakukan (Cooper 2002, 16).

            Pelaksanaan dari hukum ruang udara dan hukum antariksa internasional juga dilaksanakan oleh Indonesia. Pelaksanaan tersebut merupakan salah satu upaya yang dilakukan Indonesia untuk mempertahankan dan melindungi wilayahnya. Penerapan tersebut diwujudkan dengan pemberlakuan dari penerapan Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2002 mengenai pertahanan negara, Undang-Undang RI No. 43 Tahun 2008 mengenai wilayah negara, Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2009 mengenai penerbangan, dan terdapatnya pelaksanaan yang dilakukan dengan adanya koordinasi yang lebih intensif pada instansi-instansi terkait (Lemhannas 2013).

 

 

 

Referensi:

Cooper, John C. 2002. Roman Law and the Maxim Cuius est solum, dalam International Air Law, Mc Gill Law Journal, Vol.7.

Lachs, M. 2004. The International Law of Outer Space. Pg. 1 – 16. 

Lemhannas. 2013. Meningkatkan Bela Negara Masyarakat Perbatasan Guna Mendukung Pembangunan Nasional dalam Rangka Menjaga Keutuhan NKRI [online] dalam http://www.lemhannas.go.id/portal/images/stories/humas/jurnal/edisi15/jurnal%20edisi%2015_materi%2010.pdf [diakses 3 November 2014].

Sefriani. 2011. Hukum Internasional Suatu Pengantar. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Syahmin et al. 2012. Hukum Udara dan Luar Angkasa (Air and Outer Space Law). Palembang: Unsri Press    

Tinggalkan Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :