Amanda Rizki Yuanita


Run and Jump !

HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL

Meluasnya isu-isu terkait dengan politik internasional semakin melebar pada persoalan lingkungan. Isu-isu lingkungan yang ada sudah tidak bisa dikesampingkan begitu saja karena dunia internasional saat ini sudah memandang lingkungan sebagai titik permasalahan yang harus segera diselesaikan karena isu lingkungan tersebut luas cakupannya yang bukan hanya menyerang satu negara saja, namun disisi lain peran negara-negara yang ada di lingkungan internasional ini harus menunjukkan keeksistensiannya dengan keterlibatannya pada penyelesaian isu lingkungan. Perluasan isu lingkungan tersebut berkaitan dengan penghadapan yang dirasakan oleh manusia yang memengaruhi setiap orang dan hanya dapat dikelola secara efektif dengan bekerja sama antara semua, atau sebagian besar negara, meningkatnya skala permasalahan lingkungan regional dan lokal (degradasi, desertification, dan lain-lain), dan hubungan yang kompleks antara permasalahan lingkungan dengan perekonomian dunia yang mengglobal (Hurrel dan Kingbury 1992, 1).

            Penyebab munculnya permasalahan lingkungan internasional tersebut diantaranya adalah kependudukan (population), kemiskinan (poverty), kerusakan atau pencemaran (polution), dan kebijakan (policy). Dari keempat penyebab akan timbulnya permasalahan lingkungan tersebut merupakan akibat yang ditimbulkan dari adanya kerusakan lingkungan dan menipisnya sumberdaya lingkungan global seperti ozone depletion layer, menipisnya keanekaragaman hayati, dan lain-lain. Selain itu, permasalahan tersebut timbul akibat terjadinya konsumsi yang berlebihan dan kemiskinan dan penurunan kualitas hidup. Dalam Hurrel dan Kingbury (1992) dijelaskan bahwa keterkaitan dari negara-negara dalam pelaksanaan isu lingkungan tersebut tidak memiliki jaminan dari adanya pengelolaan yang dilakukan oleh negara ataupun inidividu. Hal tersebut terjadi karena adanya pertentangan antara peran dari sistem internasional dan pengelolaan lingkungan nasional yang menyebabkan munculnya sikap skeptis yang disesuaikan dengan sistem negara. Kemunculan tersebut seakan menunjukkan adanya perluasan dari supranasionalisme dan pemerintahan dunia terbuka yang menunjukan sikap keberatannya, yang dimana hal tersebut dapat dilihat dengan adanya pandangan dari fokus kesetiaan individu terkait dengan nation-state dalam penggunaan struktur kekuasaan politik, terdapat klaim otonomi dan kedaulatan memiliki validitas moral yang harus ditetapkan untuk melawan klaim moral kosmopolitan, dan klaim terkait perlunya penghapusan dan pembatasan kedaulatan yang dimasukkan dalam konteks isu-isu internasional. Keadaan tersebut seakan menunjukan bahwa pembentukan dari pembangunan yang terkait dengan permasalahan lingkungan tersebut sangat dibutuhkan.

            Pembangunan yang diperlukan untuk mengatasi isu-isu terkait lingkungan seperti halnya dengan pembuatan rezim dan peraturan lingkungan, peran dari institusi internasional formal, dan sifat dan arti penting perlindungan internasional dari konflik antar negara terkait dengan kepemilikan power, distribusi biaya pengelolaan hidup, dan kedaulatan negara dan kebebasan bertindak. Dijelaskan dalam Martin List dan Volher Ritterberger  (dalam Hurrel dan Kingbury 1992) bahwa rezim internasional yang dimaksudkan dalam hal ini berfokus pada pengaturan konflik dan permasalahan kepentingan bersama. Martin List dan Volher Ritterberger sendiri menyebutkan bahwa rezim lingkungan internasional yang ada tersebut lebih menekankan pada pelaksanaan dan pembuatan dari peraturan-peraturan legal, norma-norma, dan aturan-aturan dan prosedur pengambilan keputusan, baik secara implisit maupun eksplisit. Pelaksanaan dari kehadiran rezim internasional dihadapkan pada permalahan utama yang berkaitan dengan batasan maupun definisi permasalahan, biaya respon kebijakan alternatif, dan identitas aktor yang jauh dari persoalan self evident.

            Dalam pelaksanaan dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kehadiran dari hukum lingkungan menjadi sebuah panutan dalam suatu sistem hukum yang harus dipandang dan ditempatkan sebagai subsistem dan satu kesatuan dari sistem hukum nasional secara keseluruhan (Wahid 2011, 3). Hukum Lingkungan Indonesia didasari oleh prinsip utama hukum lingkungan, yaitu Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup  (PPLH) yang terkandung dalam UUD 1945. Hukum lingkungan berakar dan tumbuh, serta berkembang sesuai dengan masalah lingkungan yang dihadapi. Masalah lingkungan hidup yang dihadapi tersebut, jika dilihat dalam konteksnya berada pada permasalahan ekologi, khususnya ekologi manusia, yaitu bagaimana hubungan yang terjalin antara manusia dengan lingkungan hidupnya. PPLH yang berdasarkan pada UUD 1945 dijelaskan pada alinea ke-4, yang menegaskan akan kewajiban negara dan tugas pemerintah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Dalam hal ini lingkungan hidup Indonesia sebagai komponen manusia yang membentuk sosiosistem dan komponen fisik, baik itu biotic dan abiotic community membentuk adanya sosioekosistem, yang kemudian dituangkan ke dalam Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 28H UUD 1945 (Hardjasoemantri 1985, 13). Malasah lingkungan sering kali berfokus pada penyerasian antara pemanfaatan dan pemeliharaan dalam interaksi manusia dengan lingkungan hidupnya yang menghadapkannya dengan dua sisi, yaitu resiko dan kualitas lingkungan (Soerjani 1988, 189-194). Maka, dengan hadirnya hukum lingkungan tersebut menjadi penunjang dalam pengelolaan lingkungan hidup, yang di lain hal ekologi juga harus diperhatikan juga untuk menghasilkan sebuah respon yang dinamis (Wahid 2011, 9).

            Maka, dapat disimpulkan bahwa dengan hadirnya hukum lingkungan internasional tersebut menjadi suatu penunjang dalam menjalankan pelaksanaan yang berkaitan dengan lingkungan. Perlunya, penjagaan terhadap lingkungan tidak lain adalah tujuan untuk meminimalisir terjadinya kerusakan lingkungan, di sisi lain dengan penjagaan dari lingkungan akan lebih menunjukkan sikap kepedulian dari setiap negara yang akan membantu dalam pelestarian lingkungan. Selain itu, hukum lingkungan internasional menjadi sebuah acuan untuk mempertegas bagi para pelaku tindak kejahatan yang selalu merusak lingkungan (tanpa memikirkan dampak yang ditimbulkan setelahnya).

 

 

Referensi:

Hardjasoemantri, Koesnadi, 1985, Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Amdal, Makalah-materi Kursus Dasardasar Amdal, Kantor MENKLH – PSL Unhas Ujung Pandang.

Hurrel, Andrew dan Benedict Kingbury. 1992. The International Politics of the Environment: Introduction. Oxford University Press.

Soerjani, Mohammad. 1988. Pengembangan Ilmu Lingkungan dalam Upaya Menunjang Pembangunan Berlanjut.

Wahid, M. Yunus. 2011. Prinsip dan Karakter Hukum Lingkungan

Tinggalkan Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :