Amanda Rizki Yuanita


Run and Jump !

SIKAP MENTERI LUAR NEGERI INDONESIA TERKAIT KASUS OPM DAN PENYADAPAN

Wilayah Indonesia yang begitu besarnya dapat dilihat dengan terdapatnya 34 provinsi yang tergabung di dalamnya, salah satu dari provinsi tersebut adalah Irian Jaya. Keberadaan dari provinsis tersebut menjadi pembahasan yang menarik terkait dengan gerakan separatisme yang terjadi di Irian Jaya yang lebih dikenal dengan Papua. Gerakan separatisme tersebut adalah Organisasi Papua Merdeka. Awal mula gerakan tersebut bernama “Gerakan Menuju Kemerdekaan Barat” yang muncul pada tahun 1963 di Jayapura yang dipimpin oleh Asder Demotekay. Kemudian gerakan ini berubah nama menjadi “Organisasi dan Perjuangan Menuju Kemerdekaan Papua Barat”, muncul setahun kemudian setelah berdirinya “Gerakan Menuju Kemerdekaan Barat”, di Manokwari. Namun, gerakan ini sendiri oleh pemerintah Indonesia lebih dikenal dengan “Organisasi Papua Merdeka” (Kjar 2001, 23). OPM menyatakan proklamasinya tertanda pada 1 Juli 1971 yang dijelaskan dalam sebuah pokok penjelasannya, yaitu “Bangsa dan Tanah Papua ini 1 Djuli 1971 menjadi satu bangsa dan tanah jang merdeka dan berdaulat berat”, yang dituliskan oleh Elizer J. Bonay. Pokok tersebut diutarakan dengan maksud dan tujuan ingin memperjelas bahwa OPM menyatakan atas nama masyarakat Papua bahwa mereka ingin memisahkan dan keluar dari bingkai NKRI (Aditjondro 2000).

            Dalam Andrianto (2001, 122) dijelaskan mengenai keinginan yang mendorong pemisahan antara Papua dengan wilayah NKRI dijelaskan ke dalam delapan penyebab utama. Pertama, rasa nasionalis Papua, senasib dan seperjuangan untuk berjuang bagi kemerdekaan bangsa dan negara Papua Barat. Kedua, hendak mengingatkan dan mewujudkan janji Belanda yang tidak sempat direalisasi akibat integrasi dengan Indonesia secara paksa dan tidak adil. Ketiga, persetujuan politik antara Belanda dan Indonesia yang melahirkan perjanjian New York 15 Agustus 1962 itu tidak melibatkan Bangsa Papua (wakilnya) sebagai bangsa dan tanah air yang dipersengketakan. Keempat, latar belakang sejarah yang berbeda antara rakyat Papua Barat dan bangsa Indonesia. Kelima, masih terdapat perbedaan sosial, ekonomi dan politik antara bangsa Papua dan bangsa Indonesia. Keenam, tereksploitasi hasil dan Papua Barat yang dilakukan secara besar-besaran untuk bangsa Indonesia, sedangkan rakyat Papua Barat tetap miskin dan terbelakang. Ketujuh, tekanan terhadap rakyat Papua yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sejak awal integrasi hingga saat ini. Terakhir, kedelapan, hendak mewujudkan cita-cita dari gerakan cargo, yaitu satu bangsa dan negara Papua Barat yang makmur di akhir zaman. Gerakan separatisme yang dilakukan oleh Papua merupakan salah satu contoh dari bentuk ancaman yang dirasakan oleh negara, khususnya Indonesia. Ancaman tersebut meliputi ancaman kedaulatan dan keamanan suatu negara. Permasalahan tersebut, yaitu terkait kasus yang terjadi diantara Indonesia dengan OPM masih menjadi pelik hingga saat ini. Hal tersebut terjadi karena masih terdapatnya keinginan yang menjadi salah satu bukti tindakan yang dilakukan oleh OPM terkait dengan tindakannya untuk memisahkan diri dengan wilayah NKRI.

            Dalam hal ini, penulis memposisikan diri sebagai Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa, masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menlu Indonesia menanggapi kasus OPM sebagai kasus yang mengancam kedaulatan dan keamanan Indonesia. Marty Natalegawa mengambil tindakan untuk memanggil Duta Besar Inggris, Mark Canning, yang merupakan bentuk proses keras dari Indonesia. Hal tersebut dianggap tidak sesuai dengan hubungan persahabatan yang terjalin diantara Inggris-Indonesia (Tempo 2013). Bentuk protes keras yang dilakukan oleh Menlu Indonesia berlatarbelakang terkait dengan berdirinya kantor OPM (Free West Papua Organization) di Oxford, Inggris, yang dilakukan oleh Wali Kota Oxford Moh Niaz Abbasi (BBC Indonesia 2013). Tindakan yang dilakukan oleh Menlu Marty merupakan salah satu bentuk dari tugasnya dalam menjalankan hubungan luar negeri dan politik luar negeri, yaitu penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri, termasuk sarana dan mekanisme pelaksanaannya, koordinasi di pusat dan perwakilan, wewenang dan pelimpahan wewenang dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri (Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia 2009). Selain itu, Marty Natalegawa juga menginstruksikan Dubes Indonesia untuk Inggris agar menyampaikan posisi pemerintah kepada Pemerintah Inggris. Sebelumnya, diketahui bahwa Inggris menyatakan posisi dan mengakui posisi Indonesia tersebut mendukung integritas wilayah Indonesia termasuk di dalamnya Papua dan Papua Barat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI. Tindakan dengan memanggil Dubes Inggris, yang ditanggapi oleh Pemerintah Inggris yang bertempatkan di Jakarta menegaskan kembali posisinya yang tidak mendukung kemerdekaan Papua dan Papua Barat. Hal tersebut diutarakan oleh Canning yang menyatakan bahwa kasus tersebut merupakan sensitivitas isu bagi Indonesia dan pembukaan kantor Free West Papua tersebut tidak ada kaitannya sama sekali dengan Pemerintah Inggris (Wardhana 2013). Pernyataan yang dikelaurkan oleh Inggris sendiri juga diharapkan konsisten dan nyata yang menunjukkan kebijakannya untuk tidak mendukung tindakan apapun terkait separatisme (Tempo 2013).

            Permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia lainnya terkait dengan kasus penyadapan. Kasus penyadapan tersebut sebenarnya memang sebuah permasalahan yang sudah biasa dan memang sering dilakukan oleh setiap negara di dunia. Penyadapan tersebut dilakukan oleh Amerika Serikat dan Australia. Tindakan penyadapan tersebut merupakan persoalan serius dalam hubungan diplomatik yang dijalin oleh Indonesia dengan kedua negara tersebut. Penyadapan yang terjadi merupakan ujian bagi Indonesia dalam memaknai kedaulatan negara di mata dunia. Dalam memandang kasus penyadapan tersebut, Menlu Indonesia, Marty Natalegawa mengambil tindakan dengan memulangkan Dubes Indonesia untuk Australia, Nadjib Riphat Kesoema, untuk menjelaskan terbongkarnya penyadapan telepon Presiden RI saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono, dan sejumlah pejabar penting lainnya. Pemanggilan yang dilakukan oleh Menlu Marty beralasan karena persoalan konsultasi dan pengevaluasian (Aquina dan Yulika 2013). Terkait dengan kasus penyadaan, terlihat respon berbeda yang ditunjukkan oleh pihak Indonesia terhadap kedua negara tersebut. Respon yang ditunjukkan oleh Indonesia terkait dengan Amerika Serikat terlihat lebih lunak. Hal tersebut beralasan karena kasus penyadapan yang dilakukan oleh Amerika Serikat ditunjukkan dengan melakuan review mendalam soal aktivitas pengumpulan informasi intelijen, yang menjadi pandangan bagi Menlu Marty bahwa reformasi intelijen yang dilakukan Amerika itu akan sangat berpengaruh kepada cara mereka membina hubungan dengan negara sahabat. Sedangkan, sikap yang ditunjukkan oleh Australia berbeda karena tidak adanya komentar terkait dengan tindakannya mengenai operasional penyadapan yang dilakukan oleh Australia (Iran Indonesian Radio: IRIB World Service 2013). Hal tersebut berbeda dengan pernyataan yang diutarakan oleh Menlu Marty, yang menyatakan penegasan terkait dengan tidak pilih kasih antara Amerika Serikat maupun Australia.

            Tindakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dengan Australia tersebut dianggap sebagai bagian dari jaringan spionase global bersama Amerika Serikat (Voice of America 2014). Hal tersebut sudah bukan menjadi rahasia publik lagi bahwa Australia dan Amerika Serikat adalah aliansi (Iran Indonesian Radio: IRIB World Service 2013). Terkait dengan kedua kasus diatas, yaitu OPM dan penyadapan terlihat bahwa adanya ketegasan yang ditunjukkan oleh Menlu Indonesia, Marty Natalegawa. Ketegasan tersebut dijalankan sesuai dengan tugasnya sebagai Menteri Luar Negeri yang dijelaskan dalam menjalin hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri. Namun, terlihat hal yang mengganjal ketika sikapnya yang tidak diperlihatkan sama dengan hubungan Indonesia-Amerika Serikat dibandingkan dengan hubungan Indonesia dengan negara-negara lain, yang diperlihatkan bahwa terlihat Indonesia yang tunduk dengan Amerika Serikat. Disisi lain, perlu diingat bahwa tindakan yang dilakukan oleh Menlu Marty merupakan tindakan yang menunjukkan tanggung jawabnya terhadap negara Indonesia.

 

 

Referensi:

Aditjondro, George. 2000. Cahaya Bintang Kejora. Jakarta: Lembaga Studi Advokasi Masyarakat.

Andrianto, Tuhana Taufiq. 2001. Mengapa Papua Bergolak?. Yogyakarta: Gama Global Media.

Aquina, Dwifantya dan Nila Chrisna Yulika. 2013. Ketua DPR: Penyadapan Jadi Ujian Kedaulatan RI [online] dalam http://politik.news.viva.co.id/news/read/459572-ketua-dpr--penyadapan-jadi-ujian-kedaulatan-ri [diakses 10 Desember 2014].

BBC Indonesia. 2013. SBY: Papua dan Aceh Merupakan Wilayah RI [online] dalam http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2013/08/130816_pidato_sby_papua_aceh [diakses 10 Desember 2014].

Iran Indonesian Radio: IRIB World Service. 2014. Penyadapan Oleh Amerika-Australia [online] dalam http://indonesian.ws.irib.ir/editorial/cakrawala/item/76943-Penyadapan_oleh_Amerika-Australia [diakses 10 Desember 2014].

Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia. 2009. Tugas Kementrian Luar Negeri [online] dalam http://kemlu.go.id/Pages/Polugri.aspx?IDP=3&l=id [diakses 10 Desember 2014].

Kjar, Renee. 2001. Gerakan-Gerakan Pro Papua Barat.

Tempo. 2013. Menlu Marty Protes Keras Ada Kantor OPM di Inggris [online] dalam http://www.tempo.co/read/news/2013/05/05/078477991/Menlu-Marty-Protes-Keras-Ada-Kantor-OPM-di-Inggris [diakses 10 Desember 2014].

Voice of America. 2014. Indonesia Minta AS dan Australia Jelaskan Dugaan Penyadapan [online] dalam http://www.voaindonesia.com/content/indonesia-minta-as-dan-australia-jelaskan-dugaan-penyadapan/1781244.html [diakses 10 Desember 2014].

Wardhana, Esnoe Faqih. 2013. Terkait Pembukaan Kantor OPM, Marty Panggil Dubes Inggris [online] dalam http://international.sindonews.com/read/745729/40/terkait-pembukaan-kantor-opm-marty-panggil-dubes-inggris-1367833786 [diakses 10 Desember 2014].

 


1. mitradaya kargo

pada : 18 March 2015

"Trims.. sukses selalu"


2. agenfiforlif

pada : 07 April 2015

"Tulisannya Bagus.. Nice Article.. Www.herbaldietfiforlif.com
"


Tinggalkan Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :