Amanda Rizki Yuanita


Run and Jump !

HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Istilah hukum humaniter sendiri pada awal mulanya berasal dari istilah hukum perang (Laws of War), yang kemudian berkembang menjadi hukum sengketa bersenjata (Laws of Armed Conflict), yang kemudian berkembang kembali menjadi dan saat ini dikenal, yaitu hukum humaniter (International Humanitarian Laws). Hukum humaniter internasional terdiri dari dua aturan pokok, yaitu Hukum Den Haag dan Hukum Jenewa. Dalam Haryomataram (1994, 1) dijelaskan mengenai dua aturan pokok hukum humaniter internasional, yaitu hukum yang mengatur mengenai cara dan alat yang boleh dipakai untuk berperang (The Hague Laws) dan hukum yang mengatur mengenai perlindungan terhadap kombatan dan penduduk sipil dari akibat perang (The Genewa Laws). Sedangkan, dalam Kusumaatmadja dalam Haryomataram (1994, 2-3) dijelaskan bahwa hukum perang dibagi ke dalam dua bagian, yaitu jus ad bellum dan jus in bello. Pada pemahaman jus ad bellum diterangkan terkait dengan hukum tentang perang, mengatur tentang dalam hal bagaimana negara dibenarkan menggunakan kekerasan bersenjata. Sedangkan, pada jus in bello, dibedakan ke dalam dua bagian, yaitu hukum yang mengatur cara dilakukannya perang (condact of war), dalam The Hague Laws dan hukum yang mengatur perlindungan orang-orang yang menjadi korban perang, dalam The Genewa Laws. Hukum humaniter internasional dikenal dengan hukum perang. Hadirnya hukum humaniter merupakan hukum yang mengautr ketentuan-ketentuan perlindungan korban perang, berlainan dengan hukum perang yang mengatur perang itu sendiri dan segala sesuatu yang menyangkut cara melakukan perang itu sendiri (Kusumaatmadja 1980, 5). Hukum humaniter dapat ditemukan dalam aturan-aturan keagamaan dan kebudayaan di seluruh dunia. Perkembangan hukum humaniter dimulai pada masa modern, yaitu abad ke-19. Kehadiran dari hukum humaniter digunakan sebagai perwakilan dalam mengatur keseimbangan diantara kebutuhan kemanusiaan dan kebutuhan militer dari negara-negara. Selain itu, hukum humaniter diakui sebagai suatu sistem hukum yang benar-benar universal (Wagiman 2005, 1).

            Dalam hukum humaniter dikenal tiga asas utama, yaitu asas kepentingan militer (military necessity), asas perikemanusiaan (humanity), dan asas kesatriaan (chivalry). Pada asas pertama, asas kepentingan militer (military necessity), dibenarkan adanya penggunaan kekerasan untuk menundukkan lawan demi tercapainya tujuan dan keberhasilan perang. Pada asas kedua, asas perikemanusiaan (humanity), pihak bersengketa diharuskan untuk memerhatikan perikemanusiaan (dilarang penggunaan kekerasan). Sedangkan, asas ketiga, asas kesatriaan (chivalry), dalam perang, kejujuran harus diutamakan (penggunaan dari alat-alat tidak terhormat dilarang). Kehadiran dari hukum humaniter internasional memiliki tujuan, yaitu mengatur agar suatu perang dapat dilakukan dengan lebih memerhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan. Dengan kata lain, hukum humaniter internasional adalah cara untuk memanusiawikan perang. Selain itu, tujuan-tujuan lain dari hukum humaniter internasional adalah untuk memberikan perlindungan terhadap kombatan maupun penduduk sipil dari penderitaan yang tidak perlu (unnecessary suffering), menjamin hak asasi manusia yang sangat fundamental bagi mereka yang jatuh ke tangan musuh, dan mencegah dilakukannya perang secara kejam tanpa mengenal batas (De Mullinen 1987, 2).

            Terdapat prinsip-prinsip yang memengaruhi hukum humaniter internasional, yaitu prinsip pembedaan dan role of engagement (ROE). Pada prinsip pertama, yaitu prinsip pembedaan adalah prinsip yang membedakan atau membagi penduduk dari suatu negara yang sedang berperang atau terlibat dalam konflik bersenjata ke dalam dua golongan, yaitu kombatan (combatan) dan penduduk sipil (civilian). Pada prinsip ini ditekankan pada pemberian info terkait dengan mana yang boleh dijadikan sasaran atau objek kekerasan dan mana yang tidak boleh dijadikan sebagai objek kekerasan. Sedangkan, pada prinsip kedua, role of engagement menekankan pada pembentukan hukum yang dilandasi pada tujuan, perintah, dan pembatasan. Role of engagement bersifat tetap (standing) atau khusus (particular) karena berhubungan dengan hak untuk mengadakan self-defence (11-12).

Terkait dengan pelaksanaan dari hukum humaniter yang dilaksanakan di Indonesia dikaitkan dengan terbentuknya sebuah komisi nasional, yaitu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Terbentuknya Komnas HAM adalah bertujuan untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan Piagam PBB serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; dan meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 2013). Pendirian dari Komnas HAM berdasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Sejak 1999 keberadaan Komnas HAM didasarkan pada Undang-undang, yakni Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 yang juga menetapkan keberadaan, tujuan, fungsi, keanggotaan, asas, kelengkapan serta tugas dan wewenang Komnas HAM. Disamping kewenangan tersebut, menurut UU No. 39 Tahun 1999, Komnas HAM juga berwenang melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat dengan dikeluarkannya UU No. 26 Tahun 2000 tantang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Berdasarkan Undang-undang No. 26/2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Komnas HAM adalah lembaga yang berwenang menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Dalam melakukan penyelidikan ini Komnas HAM dapat membentuk tim ad hoc yang terdiri atas Komisi Hak Asasi Manusia dan unsur masyarakat. Komnas HAM berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, mendapatkan tambahan kewenangan berupa Pengawasan. Dimana Pengawasan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Komnas HAM dengan maksud untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah yang dilakukan secara berkala atau insidentil dengan cara memantau, mencari fakta, menilai guna mencari dan menemukan ada tidaknya diskriminasi ras dan etnis yang ditindaklanjuti dengan rekomendasi. Pelaksanaan sistem kerja yang dijalankan oleh Komnas HAM mengacu pada tiga instrumen, yaitu instrumen acuan, instrumen nasional, dan instrumen internasional. Pada instrumen acuan dijelaskan mengenai pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang guna mencapai tujuannya Komnas HAM menggunakan sebagai acuan intrumen-instrumen yang berkaitan dengan HAM, baik nasional maupun internasional. Pada instrumen nasional, terdiri dari UUD 1945 beserta amandemenya, Tap MPR No. XVII/MPR/1998, UU No. 39 Tahun 1999, UU No. 26 Tahun 2000, dan UU No. 40 Tahun 2008, Peraturan perundang-undangan nasional lainnya yang terkait. Sedangkan instrumen internasional terkait dengan pelaksanaan yang disesuaikan dengan Piagam PBB, 1945, Deklarasi Universal HAM 1948, dan instrumen internasioanl lain mengenai HAM yang telah disahkan dan diterima oleh Indonesia (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 2013). Kembali pada sejarah yang ada hukum humaniter Indonesia dapat diketahui dengan adanya penemuan dari kebiasaan dan hukum perang yang diberlakukan pada periode pra sejarah, periode klasik, maupun periode Islam. Hal tersebut dapat dilihat pada praktek dan kebiasaan perang yang dilakukan seperti pernyataan perang, perlakuan tawanan perang, serta larangan sasaran anak-anak dan perempuan sebagai sasaran perang dan juga tentang pengakiran perang. Ditemukan sebuah prasasti di Sumatera Selatan, yaitu prasasti Talang Tuwo. Prasasti tersebut berisikan mengenai berota raja yang memuat tentang kutukan (dan ultimatum), jadi bagi mereka yang tidak menuruti perintah raja akan diserang oleh bala tentara raja. Begitu pula pada masa kerajaan Gowa diketahui adanya perintah raja yang memerintahkan perlakuan tawanan perang dengan baik (Wagiman 2005, 2-3).

            Dapat disimpulkan bahwa kehadiran dari hukum humaniter internasional merupakan salah satu perwujudan dari hukum humaniter internasional yang diwujudkan dengan adanya prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang terdapat dalam perjanjian hukum humaniter internasional yang telah memiliki penerimaan dari tindakan-tindakan dan perilaku praktek sebuah negara dalam pembentukan dari hukum humaniter internasional yang berdasarkan pada kebiasaan. Banyak dari prinsip-prinsip dan aturan-aturan ini sekarang telah menjadi bagian HI Kebiasaan sehingga, dengan demikian, mengikat semua Negara dengan ataupun tanpa ratifikasi perjanjian internasional serta mengikat kelompok-kelompok oposisi bersenjata bilamana aturan-aturannya dapat berlaku bagi semua pihak yang terlibat konflik bersenjata non-internasional (, 24).

 

 

Referensi:

De Mullinen, Frederic. 1987. Handbook on the Law of the War for Armed Forces. Geneva.

Haryomataram. 1994. Sekelumit Tentang Hukum Humaniter. Surakarta: Sebelas Maret University Press.

Haryomataram. 1994. Hukum Humaniter. Jakarta: Radjawali.

Henckaerts, Jean-Marie. 2005. Study on Customary International Humanitarian Law, dalam International Review of the Red Cross.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. 2013. Tentang Komnas HAM [online] dalam http://www.komnasham.go.id/profil-6/tentang-komnas-ham [diakses 30 November 2014]

_________________________________. 2013. Dasar Landasan Hukum [online] dalam http://www.komnasham.go.id/profil-6/landasan-hukum [diakses 30 November 2014]

Kusumaatmadja, Mocthar. 1980. Hukum Internasional Humaniter dalam Pelaksanaan dan Penerapannya di Indonesia.

Wagiman, Wahyu. 2005. Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia.

Tinggalkan Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :