Amanda Rizki Yuanita


Run and Jump !

Hukum Hak Intelektual Internasional

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia pada intinya. Dengan kata lain, Hak Kekayaan Intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Dalam garis Hak Kekayaan Intelektual dibagi kedalam dua bagian, yaitu Hak Cipta (copyright) dan Hak Kekayaan Industri (industrial property right). Dalam Hak Kekayaan Industri dibagi lagi pembagiannya, seperti paten (patent), desain industri (industrial design), merek (trademark), penanggulangan praktek persaingan curang (repression of unfair competition), desain tata letak sirkuit terpadu (layout design of integrated circuit), dan rahasi dagang (trade secret). Selain itu, objek-objek yang diatur dalam Hukum Kekayaan Intelektual adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia (Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 2013, iii).

            Ciri khas yang dimiliki oleh Hak Kekayaan Intelektual adalah dengan adanya hak privat. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya pengajuan bebas dalam mengajukan permohonan ataupun mendaftar karya intelektual atau tidak. Hak eksklusif yang ada ini diberikan oleh negara kepada individu pelaku Hak Kekayaan Intelektual, seperti inventor, pencipta, pendesain, dan lain-lain, yang tidak lain pelaksanaan dari hal tersebut menjadi sebuah gambaran untuk penghargaan atas hasil karuya (kreativitas dan agar orang lain semakin terangsang untuk lebih lanjut mengembangkan lagi ide-ide yang ada, ataupun menciptakan ide-ide baru. Maka, dengan kata lain, sistem Hak Kekayaan Intelektual menjadi sebuah jalannya kepentingan masyarakat yang nantinya ditentukan melalui mekanisme pasar. Keberadaan dari Hak Kekayaan Intelektual sebenarnya menjadi sebuah penunjang, yang dimaksudkan untuk diadakannya sistem dokumentasi yang baik atas bentuk kreativitas manusia, yang kemudian akan menghasilkan teknologi atau hasil karya lain yang sama dapat dihindarkan ataupun dicegah. Kehadiran dari dokumentasi sendiri menjadi sebuah titik kunci yang nantinya akan memberikan bantuan kepada masyarakat agar dapat memanfaatkan dengan maksimal untuk keperluan hidup atau mengembangkan lebih lanjut untuk memberikan nilai tambah yang lebih tinggi (Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 2013, iii).

            Hak Kekayaan Intelektual tidak mungkin begitu saja tercipta tanpa adanya bentukan sebuah badan. Badan khusus yang menangani kasus terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual, yaitu World Intellectual Property Organization (WIPO). Badan tersebut merupakan salah satu bentukan badan khusus yang dibuat oleh PBB dan Indonesia merupakan salah satu dari anggota yang tergabung dalam WIPO. HaK Kekayaan Intelektual yang ada ini telah menjadi isu yang menjadi perhatian dalam dunia internasional, selain dalam ranah nasional. Hal tersebut ditandai dengan adanya persetujuan WTO pada tahun 1994, yang merupakan sebuah penanda dalam dimulainya era baru. Namun, Hak Kekayaan Intelektual juga tidak dapat dilepaskan begitu saja dari dunia perdagangan dan investasi karena Hak Kekayaan Intelektual diyakini akan mampu membantu dalam pembangunan eknoomi dan perdagangan yang telah muncul dan semakin berkembang (Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 2013, iii-iv). Beridirinya WIPO pada tahun 1967 telah menetapkan bahwa ruang lingkup dari Hak Kekayaan Intelektual, klasisfikasinya adalah sebagai berikut 1) Literary, artistic andscientific works; 2) Performances of performing artist, phonograms and broadcasts; 3) Invention in all fields of human endeavor; 4) Seintific discoveries; 5) Industrial designs; 6) Trademarks, service marks and commercial names and desginations; 7) Protection against unfair competition; 8) And all other rights resulting form intellectual activity in the industrial, scientific, literary or artistic fields. (Riswandi dan Sumartinah 2006, 1). Pengklasifikasian yang terdapat di Indonesia terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual, yaitu hak cipta dan hak terkait, paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan perlindungan varitas tanaman (Riswandi dan Sumartinah 2006, 12).

Telah disebutkan sebelmunya bahwa munculnya Hak Kekayaan Intelektual merupakan salah satu yang mendasari perlindungan terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual, yang dijelaskan ke dalam lima teori, yaitu reward theory, recovery theory, incentive theory, risk theory, dan economic growth stimulus theory. Pada teori pertama, reward theory dijelaskan bahwa pengakuan terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan oleh seseorang sehingga kepada penemu ataupun pencipta atau pendesain harus diberikan penghargaan sebagai imbangan atas upaya-upaya kreatifnya dalam menemukan atau menciptakan karya-karya intelektual tersebut. pada teori kedua, recovery theory dijelaskan bahwa teori ini sejalan dengan prinsip yang menyatakan bahwa penemu atau pencipta atau pendesain yang telah mengeluarkan waktu, biaya serta tenaga dalam menghasilkan karya intelektualnya harus memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkannya tersebut. Pada teori ketiga, incentive theory dijelaskan bahwa sejalan dengan teori pertama, yaitu reward theory, karena mengaitkan dengan pengembangan kreativitas dengan memberikan intensif bagi para penemu atau pencipta atau pendesain tersebut. Pada teori keempat, risk theory dijelaskan bahwa mengakui keberadaan dari Hak Kekayaan Intelektual sebagai hasil karya yang mengandung resiko. Sedangkan, pada teori kelima, economic growth stimulus theory dijelaskan bahwa diakuinya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual menjadi sebuah alat dari pembangunan ekonomi, dan yang dimaksudkan dengan pembangunan ekonomi terkait dengan keseluruhan tujuan dibangunnya suatu sistem perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual yang efektif   (Sherwood 1995, 65 dalam Jannati 2007, 55).

Perlindungan hukum yang terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti hak cipta (Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) pertama kali diatur dalam UU No.6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Kemudian diubah dengan UU No. 7 Tahun 1987. Pada tahun 1997 diubah lagi dengan UU No. 12 Tahun 1997. Di tahun 2002, UUHC kembali mengalami perubahan dan diatur dalam UU No.19 Tahun 2002), paten (UU No.14 Tahun 2001 tentang Paten (UUP), UU No.7 Tahun 1994 tentang Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), Kepres No.16 Tahun 1997 tentang Pengesahan PCT and Regulations under the PCT, dan lain-lain), merek (Ketentuan tentang Merek diatur dalam UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek (UUM)), desain industri (UU No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (UUDI) dan mulai berlaku sejak tanggal 20 Desember 2000, PP No.1 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan UU RI No.31 tahun 2000 tentang Desain Industri), desain tata letak sirkuit terpadu (UU No.32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, yang mulai berlaku sejak 20 Desember 2006, PP No.9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permohonan Pendaftaraan Desain Tata Letak Sirkut Terpadu), rahasia dagang (UU No.30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (UURD)), varitas tanaman (UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2004 tentang Penanaman, Pendaftaran dan Penggunaan Varietas Asal untuk Pembuatan Turunan Esensial, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2004 tentang Syarat dan Tata Cara Pengalihan Perlindungan Varietas Tanaman dan Penggunaan yang Dilindungi oleh Pemerintah)

 

Referensi:

Jannati. 2007. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Traditonal Knowledge Guna Pembangunan Ekonomi Indonesia.

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2013. Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual.

Riswandi, Budi Agus, dan Siti Sumartinah. 2006. Masalah-Masalah HAKI Kontemporer. Yogyakarta: Gitanagari.

Tinggalkan Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :