Amanda Rizki Yuanita


Run and Jump !

Sistem Hukum Indonesia yang Berakar dari Sistem Hukum Kolonialisme

Hukum merupakan peraturan baik itu tertulis maupun tidak, namun dalam perjalanannya hukum ini menjadi satu penentu yang nantinya mengatur jalannya suatu kehidupan. Kehidupan yang terjadi di dalam masyarakat tidak dapat dilepaskan tanpa adanya hukum karena hukum sendiri mau tidak mau turut serta agar membantu kelancaran di dalam kegiatan dalam kehidupan yang dijalani masyarakat. Hukum Indonesia adalah peraturan atau norma yang berlaku di Indonesia (Anon t.t., 13). Hukum yang terdapat di Indonesia dan berlaku ini, serta berlakunya hukum ini berdasarkan waktu tertentu disebut juga sebagai hukum positif (Ius Constitutum). Selain itu, hukum positif ini terbagi atas dua jenis, yaitu hukum tertulis dan tidak tertulis.

Hukum tertulis bisa dikatakan sebagai hukum yang menjadi pedoman secara langsung karena dengan adanya hukum tertulis ini menjadikan peringatan dalam kegiatan masyarakat. Bentuk-bentuk hukum tertulis ini seperti Undang-Undang dan peraturan-peraturan tertulis lainnya. Contohnya UUD 1945, Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960, KUH Perdata, dan KUHP (Anon t.t., 13-14). Sedangkan, hukum tidak tertulis adalah hukum kebiasaan atau hukum adat (Anon t.t., 14). Hukum tidak tertulis ini merupakan hukum yang memang sudah tertanam di dalam masyrakat dan ini dijalankan oleh seluruh lapisan masyarakat, serta terkadang hukum ini sudah dijadikan pedoman oleh masyarakat dalam tata pelaksanaan kehidupan masyarakat.

Hukum tidak tertulis ini bisa dikatakan juga sebagai norma yang ada di dalam masyakat. Norma ini terbagi menjadi empat jenis, yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Norma-norma yang ada ini berlaku di dalam masyarakat. Hal ini berfungsi untuk mengatur dinamika yang terjadi dan hal ini juga bertujuan untuk mencapai masyarakat yang tentram dan sejahtera. Selain itu, hukum dan masyarakat yang ada ini dianggap sebagai dua sisi mata uang yang berbeda. Dengan adanya hal ini dapat menjelaskan bahwa dimana ada masyarakat maka akan terdapat pula hukum itu (Anon t.t.,15).

                   Hukum positif yang terdapat di Indonesia terbentuk karena adanya pengaruh dari hukum barat, hukum adat dan hukum Islam (Anon t.t.,25). Ketiga hukum ini memberikan pengaruh bagaimana hukum nasional Indonesia akhiranya dapat terbentuk. Hukum barat (kolonialisme) yang menjadi salah satu pengaruh terbentuknya hukum nasionalisme di Indonesia, bisa dilihat dari adanya hukum perdata, contohnya Burgerlijk Wetboek (BW) dan hukum pidana yang ada saat ini di Indonesia. Terdapatnya hukum ini di Indonesia menjadikan penggambaran bahwa masih terjadi kelekatan antara hukum nasionalisme dengan hukum nasional.

Terdapatnya BW yang dibawa oleh penjajah kolonial telah menjadikan patokan dalam tolok ukur di dalam hukum perdata Indonesia. Dapat dilihat bahwa hukum perdata Indonesia sampai sekarang ini masih belum ada (Anon t.t., 26). Adanya BW yang menjadi hukum perdata Indonesia didasarkan pada prinsip concordantie, yaitu prinsip penyesuaian di daerah hukum negara Republik Indonesia (Anon t.t., 27). Di Indonesia yang dikatakan menggunakan hukum perdata berdasarkan pada BW tersebut terlaksana pada Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945.

Hukum adat merupakan hukum nonstatutair, yaitu hukum kebiasaan dan sebagian kecil terdapatnya hukum Islam (Anon t.t., 30). Keberadaan hukum adat di Indonesia ini tidak lepas begitu saja, namun adanya hukum ini karena adanya campur tangan dari penjajah Belanda. Terdapatnya hukum adat ini dengan adanya penopang dari dasar-dasar alam pikiran bangsa Indonesia. Hal inilah yang menjadikan khas dalam hukum adat yang ada di Indonesia dengan sistem hukum barat (Anon t.t., 33). Selain itu, hukum adat yang memang sudah ada ini menjadikan pertahanan yang digunakan oleh masyarakat  dan hukum adat yang ada ini dibiarkan tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat.

Hukum Islam ada sejak masa kerajaan-kerajaan di Indonesia. Pengaruh dari adanya kerajaan-kerajaan yang ada ini dengan hukum Islam yang digunakan sebagai pandangan dalam kerajaan-kerajaan itu sendiri, contohnya Kerajaan Samudra Pasai dan Kerajaan Malaka. Dengan adanya hal ini maka memberikan dampak terhadap masyarakat saat ini karena dapat dilihat di Indonesia mayoritas agama yang diyakini oleh masyarakat ialah Islam.

Kesimpulan yang didapatkan ialah sistem hukum nasional Indonesia yang terdiri dari tiga pilar yang menjadi pengaruh terbentuknya hukum nasional. Ketiga pilar tersebut masih menjadi bagian terpenting di dalam hukum nasional Indonesia. Dapat dilihat bahwa hukum nasional Indonesia tidak mamou mengendorkan ikatannya dengan ketiga hukum yang menjadi pilar dalam hukum nasional Indonesia itu sendiri. 

 

Referensi :

Anon, n.d. “Sistem Hukum Indonesia (Bab II)”, dalam Ikhtisar Hukum Indonesia

 


1. Fakultas Hukum UII Yogyakarta

pada : 03 October 2013

"good article
hukum dan keadilan di Indonesia harus ditegakkan!"


Tinggalkan Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :