Amanda Rizki Yuanita


Run and Jump !

Demokrasi Indonesia

Dalam mencapai tujuan bernegara, hampir semua negara menganut sistem ddemokrasi. Menurut Mirriam Budiarjo (dalam Modul Kewarganegaraan 2012) demokrasi dinyatakan sebagai nama yang paling baik dan wajar untuk semua organisasi politik dan sosial yang diperjuangkan oleh pendukung-pendukung yang berpengaruh. Hal ini disampaikan sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh UNESCO pada tahun 1949. Terdapat kriteria dan prinsip demokrasi yang merupakan suatu gejala kontinum (semakin banyak prinsip ditinggalkan, maka semakin tidak demokratis negara tersebut). Indonesia merupakan salah satu dari sekian banyak negara yang menganut sistem demokrasi.

Demokrasi berasal dari istilah bahasa Yunani, yang terdiri dari dua kata, yaitu demos (rakyat) dan kratos/cratein (pemerintahan). Demokrasi dalam hal ini bisa disebut sebagai pemerintahan rakyat (Modul Kewarganegaraan 2012). Terdapat pendapat yang dikemukakan oleh Abraham Lincoln mengenai demokrasi, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (government of the people, by the people, and for the people).

Terdapat tiga kategori dalam memahami makna demokrasi, yaitu demokrasi sebagai bentuk pemerintahan, demokrasi sebagai sistem politik, dan demokrasi sebagai sikap hidup. Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan merupakan salah satu bentuk dari tiga macam bentuk demokrasi yang dianut sebagai sistem pemerintahan yang dikemukakan oleh Plato. Menurut plato terdapat tiga bentuk pemerintahan, yaitu monarki, aristokrasi, dan demokrasi. Dalam pembedaan ketiga bentuk pemerintahan ini dilihat pada kuantitas dalam arti jumlah orang yang berkuasa dan kulaitas yang berarti untuk siapa kekuasaan itu dijalankan (Modul Kewarganegaraan 2012, 70). Menurut Plato, demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang pemerintahannya dipengang oleh rakyat dan dijalankan untuk kepentingan rakyat. Monarki adalah bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seseorang sebagai pemimpin tertinggi dan dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak. Sedangkan, aristokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok orang yang memimpin dan dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak (Modul Kewarganegaraan 2012, 70).

Selain itu, terdapat pendapat yang dikemukakan oleh Aristoteles mengenai tiga macam bentuk pemerintahan (good constitutionI dan bad constitution). Dalam good constitution terdiri dari tiga bentukan, yaitu monarki, aristokrasi, dan polity. Sedangkan, dalam bad constitution meliputi tirani, oligarki, dan demokrasi. Dapat dilihat bahwa menurut Plato sistem pemerintahan demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang buruk, sedangkan yang dikategorikan sistem pemerintahan baik merupakan polity atau politenia (Modul Kewarganegaraan 2012, 70). Namun, terdapat pendapat dari beberapa ahli, salah satunya bernama Sidney Hook yang menyatakan bahwa demokrasi merupakan bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas kepada rakyat dewasa (Modul Kewarganegaraan 2012, 71).

Demokrasi sebagai bentuk sistem politik merupakan salah satu bentuk demokrasi yang telah dijelaskan sebelumnya. Terdapat pendapatyang dikemukakan oleh henry B. Mayo mengenai sistem politik demokrasi adalah sistem yang menunjukkan bahwa kebijakasanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diwarisi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik (Modul Kewarganegaraan 2012, 72). Selain itu, terdapat penjelasan yang dikemukakan oleh Samuel Huntington menyatakan bahwa sistem politik demokrasi terdapat dua jenis, yaitu sistem politik demokrasi dan sistem politik non demokrasi. Dikatakan suatu sistem politik demokrasi jika para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sistem itu dipilih melalui pemilihan yang jurdil. Dalam sistem tersebut para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan semua penduduk berhak memberikan suara. Sedangkan, dalam sistem non demokrasi meliputi sistem totaliter, otoriter, absolut, rezim, militer, sistem komunis, dan sistem partai tunggal. Pada zaman sekarang ini demokrasi merupakan lawan dari sistem politik otoriter, absolut, dan totaliter (Modul Kewarganegaraan 2012, 72).

Terdapat ukuran yang digunakan sebagai pembeda, yaitu dengan adanya prinsip-prinsip yang digunakan dalam bernegara. Prinsip-prinsip dalam sistem politik demokrasi, yaitu pembagian kekuasaan (kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif), pemerintahan konstitusional, pemerintahan berdasarkan hukum, pemerintahan  mayoritas, pemerintahan dengan diskusi, pemilihan umum yang bebas, partai politik lebih dari satu dan mampu melaksanakan fungsinya, management yang terbuka, pers yang bebas, pengakuan terhadap hak-hak minoritas, perlindungan terhadap hak asasi manusia, peradilan yang bebas dan tidak memihak, pengawasan terhadap administrasi negara, mekanisme politik yang berubah anatara kehidupan politik masyarakat dengan kehidupan politik pemerintah, kebijaksanaan pemerintaha dibuat oleh badan perwakilan polititk tanpa paksaan dari lembaga manapun, penempatan pejabat pemerintahan dengan merit sistem bukan poil sistem, penyelesaian secara damai bukan dengan kompromi, jaminan terhadap kebebasan individu dalam batas-batas tertentu, konstitusi/UUD yang demokratis, dan prinsip persetujuan (Modul Kewarganegaraan 2012, 74-75).

Demokrasi sebagai sikap hidup merupakan bentuk demokrasi yang tumbuh dalam diri penyelenggara negara maupun warga negara umumnya. Demokrasi ada karena adanya perangkat pendukung, yaitu budaya yang kondusif sebagai mind set dan setting social, serta bentuk konkrit dari manifestasi. Hal inilah yang kemudian menjadikan demokrasi sebagai pandangan hidup (Modul Kewarganegaraan 2012, 76-77). Demokrasi yang digunakan sebagai pandangan hidup memiliki arti bahwa demokrasi adalah sebagai falsafah hidup.

Demokrasi dalam hal ini memiliki dua prinsip, yaitu kebebasan (freedom/equality) dan kedaulatan rakyat (people’s sovereignty). Kebebasan dalam hal ini dianggap sebagai sarana dalam pencapaian kemajuan dengan memberikan hasil maksimal dari usaha orang tanpa adanya pembatasa dari penguasa (Modul Kewarganegaraan 2012, 79). Sedangkan, kedaulatan rakyat merupakan kebijakan yang dibuat adalah kehendak rakyat dan untuk kepentingan rakyat (Modul Kewarganegaraan 2012, 80). Selain itu, terdapat prinsip-prinsip demokrasi, yaitu partisipasi, inklusif, representasi, transparansi, akuntabilitas, responsif, kompetisi yang bebas dan adil, dan solidaritas.

Indikator dalam demokrasi dijelaskan dalam kerangka kerja urama yanag terjadi dalam penilaian demokratisasi, yaitu kerangka kerja hak-hak warga negara yang kesetaraannya terjamin, institusi-institusi pemerintah yang representatif dan akuntabel, serta masyarakat yang demokratis atau akuntabel. Dari ketiga komponen tersebut mencakup dua tema, antara lain media yanng independen dan bebas dan partisipasi populer. Perlu dipahami adanya komponen dalam indikator demokrasi yang terjadi di Indonesia tidak lepas dengan adanya kemajuan yang berarti. Selain itu, Indonesia dalam menganut sistem demokrasinya ialah dengan sistem demokrasi Pancasila yang dalam pelaksanaannya dipusatkan pada 10 pilar, yaitu demokrasi yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, Demokrasi yang menjunjung Hak Asasi Manusia, demokrasi yang mengutamakan kedaulatan rakyat, demokrasi yang di dukung kecerdasan, demokrasi yang menetapkan pembagian kekuasaan, demokrasi yang menerapkan konsep negara hukum, demokrasi yang menjamin otonomi daerah, demokrasi yang berkeadilan sosial, demokrasi dengan kesejahteraan rakyat, dan demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Demokrasi Pancasila dalam arti sempit ialah berdasar pada sila keempat Pancasila. Dengan hal ini, maka demokrasi Pancasila merupakan pengambilan keputusan.

Dengan adanya pendidikan mengenai demokrasi ini merupakan salah satu upaya yang dijalankan agar masyarakat mengerti mengenai makna dan arti penting dari demokrasi. Selain itu, terdapat empat hal yang yang menjadi kunci dalam pembelajaran demokrasi, yaitu asal-usul sejarah demokrasi dan perkembangan demokrasi, sejarah demokrasi di Indonesia, jiwa demokrasi Indonesia berdasar Pancasila dan UUD 1945, dan masa depan demokrasi. Dengan adanya pembelajaran seperti ini menjadikan kesadaran akan pentingnya demokrasi bagi bangsa untuk masyarakat ini semakin dipupuk.

 

 

Referensi :

Modul Kewarganegaraan 2012

 

 

 

Tinggalkan Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :