Amanda Rizki Yuanita


Run and Jump !

Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia

Negara merupakan kumpulan dari suatu masyarakat yang sempurna. Sempurna dalam hal ini memiliki kelengkapan yang internal dan eksternal. Internal dalam hal ini artiannya adalah adanya penghargaan nilai-nilai kemanusiaan di dalam kehidupan masyarakat itu. Contoh yang dapat diberikan ialah adanya penghargaan yang mengenai saling menghargai di antara sesama manusia. Selain itu, eksternal ialah jika di dalam suatu keberadaan suatu masyarakat dapat memahami dirinya sendiri bagian dari organisasi masyarakat yang lebih luas (Modul Kewarganegaraan 2012, 109).

Negara dalam hal ini harus memberikan gambaran mengenai kumpulan dari masyarakat yang sempurna. Terdapat beberapa pendekatan yang membangun teori mengenai negara. Hal ini yang memberikan berbagai cara dalam melakukan pendekatan. Selain itu, dari adanya masyarakat yang sempurna maka akan terbentuklah negara hukum. Negara hukum secara terminologis terdiri dari kata Rechtsstaat atau Rule of Law (Modul Kewarganegaraan 2012, 109).

Gagasan negara hukum di Indonesia telah dikemukakan oleh Dr. Tjipto Mangoenkoesoemo dkk. Sekitar satu abad yang lalu. Dalam hal ini negara hukum memiliki pengertian mengenai adanya pemerintahan negara yang didasarkan atas hukum. Pemerintah dan unsur-unsur lembaga di dalamnya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya terikat oleh hukum yang berlaku. Selain itu, terdapat paparan yang dikemukakan oleh Mustafa Kamal mengenai negara hukum yang lebih mengenai topik akan kekuasaan, yaitu bagaimana menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban dunia  (Modul Kewarganegaraan 2012, 111).

Dalam konstitusi, yaitu UUD 1945 Indonesia sebagai negara hukum dijelaskan dalam pasal 1 ayat 3 UUD Negara RI 1945 (amandemen ketiga) mengenai “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Konsep negara hukum ini mengarah pada tujuan terciptanya kehidupan demokratis dan terlindungi hak asasi manusia, serta kesejahteraan yang berkeadilan. Selain itu, terdapat pembuktian lain yang membahas mengenai konsep negara hukum, yaitu terdapat dalam Pembukaan UUD Negara RI 1945 Alinea IV, yaitu negara bertugas dan bertanggungjawab tidak hanya melindungi segenap bangsa Indonesia tetapi juga memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Terdapat bukti lain yang menguatkan mengenai keberadaan negara hukum di Indonesia dalam arti material, yaitu negara turut aktif dan bertanggungjawab atas perekonomian negara dan kesejahteraan rakyat  (Modul Kewarganegaraan 2012, 111).

Terdapat ciri negara hukum, yaitu hak asasi manusia terjamin oleh undang-undang, supremasi hukum, pembagian kekuasaan (Trias Politika), kesamaan kedudukan di depan hukum, peradilan administrasi dalam perselisihan, kebebasan (dalam menyatakan pendapat, bersikap, dan berorganisasi), pemilihan umum yang bebas, dan badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Di Indonesia menjadi negara hukum memiliki makna tersendiri, yaitu negara hukum dinamis atau negara kesejahteraan (welfare state), yang membawa implikasi bagi para penyelenggara negara untuk menjalankan tugas dan wewenangnya secara luas dan komprehensif dilandasi ide-ide kreatif dan inovatif (Modul Kewarganegaraan 2012, 112).  Selain itu, makna negara hukum di Indonesia memiliki esensi yang mempengaruhi bagi hukum nasional Indonesia yang harus tampil akomodatif, adaptif, dan progresif. Dalam hal ini akomodatif memiliki arti mampu menyerap, menampung keinginan masyarakat yang dinamis. Makna adaptif memilii arti mampu menyesuaikan dinamika perkembangan jaman, sehingga tidak pernah usang. Sedangkan, makna progresif memiliki arti selalu berorientasi kemajuan, perspektif masa depan (Modul Kewarganegaraan 2012, 113). Dengan adanya hukum ini dapat menciptakan kebenaran yang berkeadilan bagi seluruh rakyat yang tergabung di dalamnya.

Tujuan pokok negara hukum adalah melindungi hak asasi manusia dan menciptakan kehidupan bagi warga negara yang demokratis. Keberadaan suatu negara hukum menjadi prasyarat bagi terselenggaranya hak asasi manusia (Modul Kewarganegaraan 2012, 113).Terdapat dasar filosofi bagi perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia adalah bahwa hak manusia hak dasar kodrati setiap orang yang keberadaannya sejak berada dalam kandungan dan sebagai pemberian Tuhan. Hal ini menjadi pemandu bagi negara untuk melindungi warga negaranya. Selain itu, perlindungan manusia mengenai hak asasi manusia di Indonesia secara yuridis didasarkan pada UUD 1945.

Referensi :

Modul Kewarganegaraan 2012  

 

Tinggalkan Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :