Amanda Rizki Yuanita


Run and Jump !

ETIKA NEGOSIASI

Negosiasi merupakan salah satu bentuk pelaksanaan dari terjalinnya komunikasi. Bisa dikatakan bahwa negosiasi adalah bentuk komunikasi interpersonal (Lewicki et al. 2012, 211). Dalam pelaksanaan negosiasi ini sering dikenal istilah persuasi. Persuasi merupakan salah satu cara dalam membujuk yang dilakukan halus karena diakui bahwa dengan cara bujukan halus negosiasi lebih efisien dibanding dengan kekuatan formal (forum.kompas.com). Selain itu, dalam pelaksanaan persuasi pada negosiasi ini sebenarnya termasuk ke dalam peranan penting karena dalam hal ini persuasi dijalankan dengan adanya tindakan dalam melakukan pendekatan-pendekatan baik secara personal maupun tidak. Pelaksanaan persuasi ini juga menimbang pada sisi kode etik yang berlaku di dalamnya karena dalam pelaksanaannya, jika diantara kedua pihak yang terlibat dalam negosiasi ini sudah erat (dekat) dalam berhubungan, maka pelaksanaan pada negosiasi yang diinginkan ini terbilang cukup mudah untuk dilaksanakan karena adanya kedekatan secara personal yang sudah mengerti dari apa yang menjadi kepentingan di masing-masing pihak. Pelaksanaan yang berhubungan kedekatan ini juga tidak lepas dengan adanya sebuah komunikasi yang terjalin.

            Komunikasi merupakan salah satu elemen dalam negosiasi yang digunakan untuk memahami diantara satu pihak dengan pihak yang lainnya. Dalam komunikasi juga memiliki cakupan yang terdiri dari fakta, opini, perasaan, preferensi, dan pengalaman. Dengan adanya cakupan tersebut maka akan terbentuk suatu penyaluran informasi dalam berbagi secara lengkap dan menyeluruh, serta akurat karena dengan adanya komunikasi ini akan mengarah pada pemahaman bersama (Lewicki et al. 2012, 214).  Dengan kata lain, komunikasi mampu untuk memberikan suatu konsep pemahaman untuk memahami sebuah nilai dan keyakinan dalam menyelesaikan suatu permasalahan (penyelesaian) konflik. Selain itu, dengan adanya komunikasi juga dapat memberikan suatu gambaran bagaimana pihak lawan dalam berkomunikasi jika kita melakukan kegiatan komunikasi dengannya karena hal tersebut bertujuan untuk mengetahui mengenai respon dan timbal balik yang akan diterima oleh masing-masing pihak yang terlibat. Selain itu, dalam pelaksanaan komunikasi pada negosiasi ini juga berkaitan dengan adanya komunikasi yang terjadi secara verbal dan non verbal. Pada komunikasi verbal terlihat bahwa pihak yang berhubungan melakukan pembicaraan yang berhubungan dengan permasalahan dalam negosiasi ini secara langsung dilaksanakan (Johnson 1974, 74). Sedangkan, dalam penjelasan Cohen (1987) komunikasi non verbal terlihat bahwa pihak-pihak yang bersangkutan tidak melakukan tindakan (berbicara) secara langsung, melainkan dengan tindakan isyarat seperti menepuk bahu. Dalam pelaksanaan komunikasi yang terjadi di negosiasi ini tidak bisa lepas dengan adanya pesan. Pesan dalam kasus ini merupakan salah satu informasi guna untuk membantu dalam proses negosiasi.

            Informasi merupakan salah satu elemen yang penting dalam pelaksanaan negosiasi. Informasi adalah kebutuhan yang harus dipenuhi (didapat) oleh negosiator karena dengan adanya informasi dapat membantu dalam menyelesaikan konflik yang dibahas dalam negosiasi tersebut. Selain itu, informasi juga menjadi salah satu tujuan yang harus dicapai untuk melengkapi dalam pelaksanaan pencapaian kepentingan negara. Namun, dalam pengumpulan informasi-informasi tersebut, dengan semakin banyaknya menerima suatu informasi juga memunculkan adanya perdebatan kembali. Hal ini bisa dilihat dengan adanya tanggapan dari Brodt (1994) mengatakan bahwa dengan semakin banyaknya informasi yang diterima akan mampu untuk meningkatkan kekuatan dari negosiator dan efek dari informasi adalah kelemahan terbatas sampai keadaan yang lebih spesifik. Hal ini kemudian berbeda dengan pendapat yang dikemukakan oleh O’Connor (1997) bahwa dengan adanya informasi yang lebih banyak tidak secara otomatis menghasilkan hasil yang lebih baik. Dalam hal ini adanya negosiasi pihak-pihak yang berhubungan juga didorong untuk adanya sikap kooperatif atau individualistik karena dalam pengaruh pertukaran tersebut hanya dengan bertukar informasi tidak otomatis mengarah pada pengertian yang lebih baik mengenai keinginan pihak lain atau ke arah hasil yang lebih baik (Lewicki 2012, 222-223). Selain itu, dengan mencari dalam pengumpulan informasi ini tidak bisa lepas kaitannya dengan adanya bahasa.

            Dalam pelaksanaan negosiasi sendiri seperti yang diungkapkan oleh Gibbon et al. (1992) bahwa negosiasi merepresentasikan pertukaran informasi melalui bahasa yang mengkoordinasikan dan mengelola makna (Lewicki 2012, 223). Maka, dengan adanya bahasa akan dapat membantu dalam pelaksanaan dalam pencarian dan pengumpulan informasi-informasi. Bahasa juga dapat membantu dalam memahami makna yang ingin disampaikan. Selain itu, dengan bahasa juga dapat mempengaruhi proposisi atau pernyataan  yang mengkombinasikan yang bertujuan untuk memberikan isyarat dan kesimpulan (Lewicki 2012, 223). Dalam pelaksanaan negosiasi untuk seorang diplomat atau negosiator, bahasa yang diakui oleh PBB terdiri dari enam bahasa, yaitu bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Spanyol, bahasa Russia, bahasa Arab, dan bahasa China (itre.cis.upenn.edu). Dipilihnya keenam bahasa tersebut karena dalam pelaksanaannya untuk bahasa Inggris, bahasa Perancis, dan bahasa Spanyol merupakan bahasa yang digunakan pada General Assembly. Selain itu, hanya pada bahasa Inggris dan bahasa Perancis saja yang menjadi bahasa yang digunakan pada Security Council (itre.cis.upenn.edu).  

            Negosiasi yang dilaksanakan tersebut juga tidak bisa lepas kaitannya dengan etika. Penggunaan dari etika merupakan proses dalam menentukan standar-standar sosial apakah itu benar atau salah dalam suatu keadaan tertentu (Lewicki 2012, 312). Dalam pelaksanaan etika tersebut terdapat pendekatan-pendekatan yang mampu untuk menggambarkannya, yaitu end result ethics, duty ethics, social contract ethics, dan personalistic ethics. Pada pendekatan end result ethics menjelaskan mengenai tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan hasil yang diperlukan (terbaik). Hal ini bisa didapat dengan menjalankan sebuah kebohongan. Pendekatan duty ethics menjelaskan mengenai sikap yang diambil dalam melakukan penolakan dan melakukan kewajiban yang jauh dari adanya kelicikan dan pelaksanaan taktik yang kotor. Pendekatan social contract ethics menjelaskan mengenai kondisi yang dialami oleh pihak lawan. Hal ini dijelaskan dengan adanya sikap dari pihak lawan jika melakukan kebohongan maka pihak lain juga dapat melakukan kebohongan juga. Sedangkan, pendekatan personalistic ethics menjelaskan mengenai menentukan berdasarkan apa yang dibutuhkan (Lewicki 2012, 313). Selain itu, dalam Hamilton dan Langhorne (1995) menjelaskan bahwa dalam negosiasi seorang negosiator dalam pelaksanaan etika diperbolehkan untuk melakukan tindakan berbohong, jika dalam tindakan berbohong tersebut berfungsi untuk mencegah terjadinya konflik. Dalam pelaksanaan keboohongan tersebut juga harus diimbangi dengan dampak yang akan ditimbulkan kemudian. Selain itu, dengan adanya tindakan melebih-lebihkan informasi juga mempengaruhi untuk pihak lawan untuk mendapatkan responnya, yang disebut dengan puffery. Tindakan ini juga dapat diberikan dengan adanya tindakan deception, yaitu dengan adanya tindakan dalam pemberian janji palsu dan pemberian ancaman. Dalam etika negosiasi juga dijelaskan bahwa dengan adanya nondisclosure mampu untuk membantu dalam memperkuat posisi negosiator dan menyembunyikan posisinya, serta melakukan tindakan pengubahan dalam mengubah pikiran dari pihak lawan tanpa adanya tindakan dalam pelanggaran kesepakatan.

            Pada pelaksanaan negosiasi ini tidak bisa lepas dengan adanya peranan persuasif dari negosiator. Selain itu, dengan adanya komunikasi, informasi, dan bahasa juga tidak bisa dilepaskan dari satu keterkaitan elemen tersebut dengan elemen yang lain. Tanpa adanya bahasa juga tidak dapat membantu dalam memperoleh informasi dan terjalinnya komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, dalam pelaksanaan negosiasi juga diperlukan adanya etika. Dengan adanya etika mampu untuk mengatur segala tindakan untuk negosiator dalam melakukan tindakannya pada pelaksanaannya bernegosiasi.

 

Referensi:

Cohen, Raymond. 1987. Theatre of Power: The Art of Diplomatic Signalling. New York: Longman.

Hamilton, Keith & Langhorne, Richard. 1995. The Practice of Diplomacy: Its Evolution, Theory and Administration. New York: Routledge.

Johnson, Christer & Hall, Matin. 2002. Communication: an Essential Aspect of Diplomacy [online] dalam http://isanet.ccit.arizona.edu/noarchieve/jonsson.htm [diakses pada 17 November 2013.]

Lewicki, Roy J., et al. (eds.). 2012. Negotiation. New York: McGraw Hill.

t.n., t.t. “3 Cara Menggunakan Persuasi dalam Negosiasi Bisnis” [online] http://forum.kompas.com/ekonomi-umum/292282-3-cara-menggunakan-persuasi-dalam-negosiasi-bisnis.html [diakses 17 November 2013].

t.n., t.t. “The Languages of The UN” [online] http://itre.cis.upenn.edu/~myl/languagelog/archives/000854.html [diakses 17 November 2013]

Tinggalkan Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :