Amanda Rizki Yuanita


Run and Jump !

Thailand

Thailand merupakan negara yang berada di kawasan Asia Tenggara yang berbatasan langsung dengan negara Laos dan Kamboja. Thailand merupakan satu-satunya negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara dengan tidak pernah merasakan penjajahan. Tindakan penjajajahan yang tidak dirasakan oleh Thailand tersebut karena sikap Thailand yang membuka diri. Pembukaan diri yang dilakukan oleh Thailand dimulai dengan tindakan diplomasi dan permohonannya terhadap Barat untuk diajari mengenai modernisasi. Pengajaran modernisasi yang diterima Thailand tersebut seakan tidak terbuang sia-sia karena sikap Thailand yang mampu dengan cepat dan mudah untuk menyesuaikan diri dengan proses modernisasi a la Barat (Cipto 2007, 107 ). Pembukaan secara terbuka yang dilakukan oleh Thailand tersebut dipengaruhi dari sistem pemerintahannya yang berbentuk monarki. Sistem monarki tersebut membuat keadaan politik di Thailand lebih terarah dan stabil. Selain itu, sistem tersebut juga seakan menolak dengan pengaruh yang masuk ke Thailand dari imperialisme dan kolonialisme.

Thailand memiliki suku bangsa yang terdiri dari suku bangsa Thai (dominasi), suku bangsa Burma, dan suku bangsa lainnya. Selain itu, bahasa yang dipergunakan untuk komunikasi sehari-hari, yaitu bahasa Thailand (bahasa resmi), namun sebagian berbahasa Burma. Pengaruh bahasa dalam keseharian yang dialami oleh orang Thailand tersebut juga telah memberikan tanggapan mengenai bahasa Inggris yang saat ini sudah menjadi bahsa internasional, namun tanggapan yang diutarakan oleh orang Thailand adalah berbeda karena menganggap bahasa Inggris adalah bahasa sekunder elit (cia.gov t.t.).

            Thailand juga telah mengalami goncangan perihal keadaan ekonominya, baik internal maupun eksternal. Dengan keadaan tersebut telah membuat Thailand mengalami resesi ekonomi global karena berpengaruh terhadap pengurangan ekspor terhadap Thailand. Namun, saat ini Thailand telah mencapai pertumbuhan yang stabil. Hal tersebut berpengaruh dalam bidang ekspor industri dan pertanian. Selain itu, Thailand juga telah berhasil mengembangkan perekonomian bebas, kebijakan pro investasi, dan industri ekspor yang kuat (cia.gov t.t.). Hal tersebut didukung dengan adanya pernyataan dari Menteri Luar Negeri Thailand, yaitu Siddhi, yang beranggapan bahwa dengan politik luar negeri Thailand lebih menekankan pada aspek ekonomi dan pembangunan. Tindakan yang dilakukan Thailand tersebut menjadi sebuah bukti bahwa Thailand ingin meningkatkan investasi asing guna mendapatkan banyak modal dan pengetahuan untuk mendorong perekonomian nasionalnya (Cipto 2007, 117).

Kerjasama yang dilakukan oleh Thailand dengan negara lain terlihat semakin berkembang. Awal mula perkembangan kerjasama Thailand dengan negara lain tersebut dapat dilihat dengan adanya perjanjian yang dilakukan oleh Singapura dengan Amerika Serikat mengenai BTA dalam memberlakukan kerjasama PTA karena efek dari domino effect, yang memacu Thailand untuk turut mengikuti kerjasama tersebut (Arifin et al. 2007, 215). Kerjasama dengan Amerika Serikat oleh Thailand juga dilakukan melalui perundingan kemitraan ekonomi strategis di kawasan Pasifik (TPP). Perjanjian tersebut mengenai perjanjian liberalisasi ekonomi setinggi-tingginya, dengan taraf yang bahkan lebih tinggi dari Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA). Selain itu, Thailand dengan Amerika Serikat dan Badan Kerjasama juga melakukan tindakan demi perkembangan internasional, hal tersebut ditandai dengan adanya penandatanganan pada naskah MoU kerjasama untuk membantu negara-negara sedang berkembang di kawasan Asia Tenggara, khususnya kelompok negara sub-kawasan sungai Mekong (vovworld.vn 2012). Namun, kerjasama yang dilakukan oleh Thailand juga berlaku dengan pihak Indonesia dalam bidang ekonomi, perdagangan dan investasi. Kerjasama yang dilakukan antara pihak Thailand dengan Indonesia tersebut telah mengalami kemajuan sejak tahun 2013. Kerjasama tersebut membawa dampak baik bagi kedua pihak karena semakin meningkatnya kunjungan oleh pejabat dan pengusaha di kedua negara, semakin menguatnya konektifitas antara kedua negara terutama konektifitas masyarakat yang didukung dengan semakin banyak penerbangan antar kedua negara. Kejadian tersebut merupakan salah satu bentuk antisipasi dari dalam mempersiapkan diri dalam menghadapi berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (kemlu.go.id 2013). 

            Thailand merupakan negara yang dahulunya menjalankan sistem pemerintahan berdasarkan sistem kerajaan. Namun, karena terjadi pergeseran rezim monarki ke rezim militer telah mempengaruhi terhadap elit politik saat itu. Munculnya rezim militer tersebut merubah kekayaan yang dijadikan sebagai hak milik dari kerajaan menjadi kekayaan yang dimiliki negara (Samudavanija 1986, 242). Hal tersebut tidak menimbulkan gejolak perubahan sosial dan politik luar biasa karena kudeta yang terjadi saat itu tidak menghapus sepenuhnya sistem kerajaan yang ada. Munculnya rezim militer tersebut telah menyebabkan peran militer menjadi satu hal yang dominan karena menjadi peran kunci dalam proses pengambilan kebijakan luar negeri Thailand  (Cipto 2007, 108). Dengan berubahnya rezim, yaitu rezim telah menjadikan Thailand sebagai negara yang bertujuan dalam menopang kehidupannya dengan adanya kesatuan, stabilitas, tata tertib, dan disiplin (Wattanayagorn t. t., 420). Peran militer yang berkuasa di Thailand juga telah memiliki pengaruh yang besar dalam memberantas komunisme yang terdapat di Thailand. Gerakan komunisme di Thailand berawal dari terbentuknya China di bawah komunis. Hal tersebut kemudian menjadikan peran militer di Thailand memainkan kebijakan politik represif (Cipto 2007, 109). Sistem perpolitikan militer yang dijalankan oleh Thailand menjadi sebuah penjelasan bahwa keadaan perpolitikan di Thailand tersebut mengalami gangguan karena dianggap mengalami krisis pada pelaksanaan demokrasi dari sistem politiknya. Pembuktian bahwa sistem politik Thailand menganut demokrasi tersebut dapat dilihat dalam Konstitusi nya pada Bab I ayat 2 Konstitusi 2007, yaitu “Thailand adopts a democratic regime of government with the King as Head of State” (Sinaga 2010). Kuatnya pengaruh militer dalam pelaksanaan sistem perpolitikan di Thailand terjadi karena gagalnya sipil dalam menjaga stabilitas negara. Hal tersebut sebenarnya berbanding terbalik karena sebenarnya sistem perpolitikan di Thailand sudah tidak dipengang (dibawah) kekuasaan rezim militer. Namun, rezim militer masih berpengaruh dalam penetrasi politiknya. Keadaan demokrasi dalam sistem perpolitikan di Thailand tersebut masih diwarnai dengan supremasi militer dan kuatnya pengaruh monarki.

Masalah yang dihadapi Thailand saat ini lebih mengacu pada polusi udara dari emisi kendaraan, polusi air dari limbah organik dan pabrik, dan penggundulan hutan, serta erosi tanah, populasi satwa liar terancam akibat dari perburuan liar. Selain itu, telah terjadi kekerasan separatis di provinsi selatan (dominasi Melayu-Muslim) karena tindakan Thailand yang melakukan penutupan perbatasan yang cepat dan dengan kontrol dari Malaysia. penutupan tersebut dilakukan untuk memeriksa penyebaran dari virus H5N1 (cia.gov t.t.). Selain itu, di Thailand juga mengalami tindakan yang tidak terpuji karena adanya perlakuan yang melanggar Hak Asasi Manusia, yaitu perdagangan manusia. Perdagangan manusia di Thailand tergolong tinggi karena Thailand dijadikan sebagai negara transit dan tujuan dari beberapa individu yang mencari peluang ekonomi, namun mengalami tindakan yang tidak sesuai, yaitu dipaksa untuk bekerja dalam eksploitasi seksual komersial, perikanan, pelayanan rumah tangga, produksi garmen low-end. Namun, hal yang utama dalam perhatian Thailand tersebut mengenai perdagangan manusia dan pariwisata yang menjadi masalah signifikan (cia.gov t.t.).

Dengan demikian, sistem demokrasi Thailand masih dipengaruhi dengan supremasi militer dan kuatnya pengaruh monarki. Mungkin terdapat anggapan bahwa keadaan Thailand sudah menjadi demokrasi ini tidak terlalu berpengaruh sekali dan membuat adanya sebuah kejadian pergoncangan pada keadaan domestik Thailand. Selain itu, dengan hadirnya militer dalam perpolitikan di Thailand sebenarnya memberikan hasil yang baik karena mampu memberantas komunisme, serta dengan pengaruh militer mampu membuat Thailand menjadi kesatuan, stabilitas, tata tertib, dan disiplin. Keadaan ekonomi di Thailand juga telah membawa dampak yang baik karena dengan keterbukaan yang dilakukan oleh Thailand telah mampu untuk membuktikan eksistensinya di kancah internasional.

 

Referensi :

Arifin, Sjamsul, Dian Ediana Rae, dan Charles P. R. Joseph. 2007. Kerjasama Perdagangan Internasional: Peluang dan Tantangan Bagi Indonesia. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Central Intelligence Agency. T. t. “The World Factbook: East & Southeast Asia: Thailand” [online] dalam https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/th.html [diakses 1 April 2014]

Cipto, Bambang. 2007. Hubungan Internasional di Asia Tenggara. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia. 2013. “KBRI Bangkok Hubungan Ekonomi Perdagangan Indonesia-Thailand Meningkat” [online] dalam http://www.kemlu.go.id/Pages/Embassies.aspx?IDP=14676&l=id [diakses 5 April 2014]

Samudavanijja, Chai Anan. 1986. Political Institutionalization in Thailand: Continuity and Change, dalam Asian Political Institionalization

Sinaga, Lidya Christin. 2010. “Jalan Panjang Demokrasi Thailand” [online] dalam http://www.politik.lipi.go.id/in/kolom/politik-internasional/361-jalan-panjang-demokrasi-thailand-.html [diakses 5 April 2014]

VOV5. 2012. “Thailand-Amerika Serikat Mendorong Kerjasama Ekonomi” [online] dalam http://vovworld.vn/id-id/Berita/Thailand-Amerika-Serikat-mendorong-kerjasama-ekonomi/118655.vov [diakses 5 April 2014]

Wattanayagorn, Panitan. T. t. Thailand: The Elite’s Shifting Conceptions of Security, dalam Alagappa (eds.)

 

Tinggalkan Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :