Amanda Rizki Yuanita


Run and Jump !

ASEAN dan ASEAN WAY

ASEAN (Association of Southeast Asian Nation) merupakan sebuah wadah yang mewadahi kerjasama di antara negara-negara yang tergabung dan berada di kawasan Asia Tenggara. Organisasi tersebut terbentuk pada tahun 1967 dengan penandatanganan Deklarasi Bangkok (kemlu.go.id 2011, 5). Terbentuknya organisasi tersebut muncul atas pemikiran dari lima negara (berada pada kawasan Asia Tenggara) seperti Indonesia, Malaysia, Filiphina, Singapura, dan Thailand. Organisasi ASEAN menjadi sebuah perbincangan besar karena organisasi tersebut dianggap susah untuk diintepretasikan dalam memahami keberadaannya. Terbentuknya ASEAN sering dianggap sebagai aliansi pertahanan, namun pernyataan tersebut salah karena sesuai faktanya, ASEAN dibentuk dengan tujuan untuk melaksanakan kerjasama di antara negara anggota khususnya dalam hal ekonomi (Narine 2002, 1). Berdirinya ASEAN merupakan perwujudan dari keinginan negara anggota untuk menciptakan kawasan yang damai. Keinginan dalam melakukan kerjasama tersebut bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, perkembangan sosial-budaya, dan perdamaian, serta stabilitas di dalam wadah kawasan ASEAN (kemlu.go.id 2011, 9). Selain itu, terdapat dua sudut pandang dalam pengintepretasian mengenai ASEAN, yaitu sebagai sebuah bentuk komunitas regional yang berlandaskan pada norma-norma fundamental, nilai-nilai, dan praktik yang menunjukkan bahwa organisasi tersebut merupakan sebuah bentuk identitas bersama dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara dan ASEAN dianggap sebuah instrumen dari negara-negara yang tergabung di dalamnya karena dianggap sebagai alat dalam mencapai kepentingan pribadi bagi negara anggotanya (Narine 2002, 1).

            ASEAN memiliki semboyan utama yang menjadi satu pandangan dari negara anggotanya, yaitu “One Vision, One Identity, One Community” (kemlu.go.id 2011, 9). Namun, semboyan utama yang diusung-usung sebagai pemersatu dari identitas ASEAN tersebut mendapatkan perlawanan karena identitas ASEAN dianggap masih lemah. Hal tersebut terjadi karena norma-norma dan cita-cita yang ingin diciptakan tidak sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dari komunitas ASEAN. Alasan ini didasari pada perwujudan yang ingin dicapai dan menekankan pada kemerdekaan dan kedaulatan negara dari masing-masing negara anggota. Maka, perwujudan dari satu identitas tersebut dirasa berat karena berada pada underplanning dari ASEAN yang berakibat pada pengurangan terhadap penciptaan komunitas regional yang kuat (Narine 2002, 2). Selain itu, pembentukan identitas yang masih lemah tersebut dikarenakan terdapatnya pemahaman mengenai kepentingan dalam kepentingan nasional dari masing-masing negara yang masih menjadi hal yang utama dibandingkan pada kepentingan regionalnya (Narine 2002, 3).

            Dalam menjalankan peranan sebagai pilar dari komunitas politik-keamanan, ASEAN menjadi sebuah organisasi yang terbuka. Keterbukaan yang dibentuk tersebut diwujudkan dengan tidak membentuk adanya suatu pakta pertahanan militer maupun kebijakan luar negeri bersama. Selain itu, dalam menjalankan keadaan yang damai ASEAN juga mengacu pada ketentuan hukum seperti Piagam PBB dan Piagam ASEAN (kemlu.go.id 2011, 23). Selain itu, dijelaskan bahwa negara anggota menginginkan adanya peningkatan kedaulatan dalam menangani keamanan bersama yang dibagi menjadi tiga bagian, yaitu membangun hubungan politik dan ekonomi yang baik di antara negara anggota, meningkatkan kesejahteraan untuk masyarakat ASEAN yang didorong melalui pembangunan ekonomi, dan perbaikan dalam keamanan dari kawasan regional yang menjadikan negara anggota tidak terlalu bergantung kembali pada kekuatan luar (Narine 1999, 359).

            Pilar-pilar yang terdapat di dalam kesatuan negara anggota kawasan regional, yaitu  ASEAN tersebut didukung dengan penyatuan semangat, yang dibuktikan dengan terbentuknya ASEAN Way. ASEAN Way merupakan komponen fundamental dari pola diplomasi yang dimiliki oleh ASEAN. Bentuk dari ASEAN Way merupakan salah satu praktik kultural Melayu yang berbasis pada pola musyawarah dan mufakat (Narine 2002, 31). ASEAN Way menjadi penentu dari prinsip-prinsip yang dibuat berdasarkan pada pelaksanaan non intervensi dan pembentukan konsensus (Polimpung t. t., 5). Namun, terdapat prinsip lain yang dipraktekkan di dalam ASEAN Way seperti penyelesaian konflik secara damai, meminimalisir pakta militer, tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain, menghormati kebebasan mendasar, pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia, dan pemajuan keadilan sosial (kemlu.go.id 2011, 13). Pelaksanaan dari ASEAN way tersebut dibuktikan dengan terdapatnya Deklarasi ZOPFAN (Zone of Peace, Freedom, and Neutrality) (Narine 1998, 199). Pembentukan dari ASEAN way tersebut juga berdasarkan pada persetujuan dari negara anggota yang berlandasakan pada prinsip-prinsip yang telah disepakati. Kesepakatan yang telah dibuat tersebut kemudian akan berpengaruh terhadap penyelesaian konflik di kawasan regional ASEAN. Selain itu, ASEAN way menjelaskan tentang manajemen yang membantu dalam penyelesaian konflik tersebut (Narine 2002, 31). Dengan kata lain, pelaksanaan dari ASEAN tersebut mewakili dalam perwujudan dalam pencapaian kemakmuran dan stabilitas di kawasan regional ASEAN.

            Dengan pemaparan yang dijelaskan penulis, maka pelaksanaan dari perwujudan kedamaian di kawasan ASEAN tersebut memang harus berlandaskan pada keamanan yang terbentuk di ASEAN. Keamanan tersebut berujung pada penciptaan yang baik untuk negara anggota karena memiliki tujuan dalam menciptakan keadaan yang stabil dan tenang di kawasan regional dan negara anggota tidak menyetujui adanya campur tangan dari kekuatan luar kawasan regional (Narine 1998, 201). Pembentukan dari ASEAN way telah turut membantu dalam membantu penyelesaian yang terkait di antara negara anggota. Selain itu, nilai-nilai dan cita-cita yang ingin dicapai oleh negara anggota tersebut harus dijaga sampai ke depannya karena hal tersebut adalah sebuah kunci utama untuk membentuk hubungan harmonis di antara negara anggota dalam mewujudkan integrasi yang diingnkan.  

 

 

 

Referensi :

Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Kementrian Luar Negeri RI. 2011. “Ayo Kita Kenali ASEAN” [online] dalam http://www.kemlu.go.id/Documents/Tentang%20ASEAN/Buku%20Ayo%20Kita%20Kenali%20ASEAN.pdf [diakses 12 April 2014]

Narine, Shaun. 1998. “ASEAN and the Management of Regional Security”, dalam Pacific Affairs, vol.71, No. 2, pp. 195-214.

Narine, Shaun. 1999. “ASEAN into the Twenty-First Century: Problems and Prospects”, dalam The Pacific Review, vol. 12, No.3, pp. 357- 379.

Narine, Shaun. 2002. “ASEAN: A Regional Community?”, dalam Explaining ASEAN: Regionalism in Southeast Asia. London: Lynne Rienner Publisher, Inc. pp. 1-6.

Narine, Shaun. 2002. “Institutional Development”, dalam Explaining ASEAN: Regionalism in Southeast Asia. London: Lynne Rienner Publisher, Inc. pp. 9-33.

Polimpung, Hizkia Yosie. T. t. “Keterlibatan Akademik-Intelektual dalam Modus Kepemerintahan Neoliberal (Kasus Integrasi Kemanan ASEAN” [online] dalam http://www.academia.edu/2543455/Keterlibatan_Akademik-Intelektual_dalam_Modus_Kepemerintahan_Neoliberal_Kasus_Integrasi_Keamanan_ASEAN_ [diakses 12 April 2014]

 

 

Tinggalkan Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :